Oleh : Dadangsah Manjalib*
OPINI, EDUNEWS.ID – Mungkin memang utopis bila kita membayangkan sebuah peradaban tanpa peperangan. Namun, kesadaran kolektif kita sebagai umat manusia sesungguhnya telah lama merekam: perang bukan sekadar konflik bersenjata, ia adalah tragedi yang meninggalkan luka lintas generasi; kehilangan keluarga, kekerasan terhadap perempuan, krisis pangan, runtuhnya infrastruktur, hingga trauma psikologis yang tak kasat mata. Lebih dari itu, perang bertentangan secara mendasar dengan prinsip keberlanjutan (sustainability) yang menghendaki agar seluruh komponen peradaban; ekonomi, sosial, ekologi, dan keamanan dapat tumbuh dan terpelihara bagi generasi kini maupun yang akan datang.
Di era globalisasi yang serba saling terhubung ini, tidak ada satu pun peristiwa geopolitik yang berdiri sendiri. Konflik di Selat Hormuz, jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, mampu mengguncang stabilitas harga energi global. Efek berantai itu bukan sekadar angka di bursa komoditas, ia terasa nyata hingga ke dapur ibu-ibu rumah tangga di pedalaman Indonesia yang mendapati harga gas elpiji melonjak dan stoknya menipis. Inilah yang dalam ilmu kompleksitas dikenal sebagai butterfly effect: kepakan sayap kecil di satu titik dunia dapat memicu badai di titik lainnya.
Tulisan ini mengajak kita melakukan perjalanan kilas balik, menelusuri tikungan-tikungan sejarah peradaban manusia, bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk mengekstrak pelajaran moral yang relevan bagi kondisi dunia hari ini, khususnya dalam merespons eskalasi konflik AS-Israel versus Iran.
Perjalanan Panjang Manusia: Dari Bertahan Hidup hingga Saling Menghancurkan
Pada sekitar 15.000 SM, manusia hidup dalam kondisi yang nyaris setara dengan hewan, tanpa kendali atas ekosistem, tanpa sistem pengobatan, dan tanpa hukum yang mengatur. Setiap hari adalah perjuangan bertahan hidup: berburu sekaligus dihantui risiko menjadi mangsa, berpindah tempat demi menghindari cuaca ekstrem, dan berhadapan dengan sesama manusia yang tak segan membunuh demi makanan atau tempat berlindung. Kematian adalah hal sehari-hari, bukan pengecualian.
Memasuki era 6.000 SM, manusia mulai menemukan kekuatan kolektif. Perubahan iklim yang lebih hangat, pertumbuhan populasi, dan kesadaran akan kesamaan nasib mendorong mereka membentuk komunitas. Bercocok tanam dan beternak menggantikan perburuan liar. Kebutuhan dasar; makanan, tempat tinggal, pakaian, perlahan mulai terpenuhi. Ini adalah momen bersejarah: untuk pertama kalinya, manusia mulai melampaui sekadar naluri bertahan hidup.
Namun kemajuan selalu melahirkan kompleksitas baru. Pada 3.000 SM, bertambahnya populasi berarti perebutan wilayah dan kekuasaan. Pemukiman bisa diserbu tanpa peringatan; pembunuhan, perbudakan, dan kekerasan seksual menjadi pemandangan lumrah karena ketiadaan hukum yang benar-benar mengikat. Lompat ke era kekaisaran besar; Romawi, Persia, Han, di mana hukum dan tatanan mulai terbentuk, tetapi ironisnya juga melahirkan perang antarnegara dalam skala yang jauh lebih besar.
Pada abad ke-14 M, Eropa terperosok ke dalam Zaman Kegelapan, sebuah periode di mana dominasi dogma mengekang kebebasan berpikir. Ironisnya, justru kelumpuhan intelektual inilah yang membuka jalan bagi pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia: Black Death (1346 M). Bakteri yang dibawa tikus menghabisi lebih dari 100 juta jiwa atau lebih dari seperlima populasi dunia saat itu dengan kurun waktu hanya dalam tujuh tahun. Ini bukan sekadar tragedi kesehatan; ini adalah cerminan dari betapa berbahayanya stagnasi kemajuan ilmu pengetahuan.
Abad ke-20: Puncak Kegilaan dan Lahirnya Kesadaran Global
Bila sejarah sebelumnya adalah pengantar, maka abad ke-20 adalah klimaksnya. Dalam rentang hanya tiga dekade, umat manusia menghadapi empat bencana terbesar secara bersamaan: Perang Dunia I (1914–1918) yang merenggut 40 juta jiwa, Pandemi Spanish Flu (1918–1920) yang menginfeksi 500 juta orang dan membunuh sekitar 100 juta di antaranya, Great Depression (1929) yang menghancurkan GDP dunia hingga lebih dari 15 persen dan memicu gelombang pengangguran 30 persen di banyak negara, serta Perang Dunia II (1939–1945) yang merupakan konflik termahal dalam sejarah dengan korban jiwa mencapai 75 juta orang.
Bayangkan seorang manusia yang lahir pada 1910, ia memasuki masa dewasanya dengan perang besar, bertahan dari flu mematikan, kehilangan pekerjaan di tengah depresi ekonomi, lalu menyaksikan dunia kembali terbakar. Generasi ini sungguh diuji melampaui batas nalar. Dan dari keputusasaan itulah, paradoks nya, lahir kesadaran tertinggi.
Dari abu kehancuran Perang Dunia II, bangsa-bangsa dunia akhirnya belajar bahwa tidak ada yang bisa menang sendiri dalam sistem dunia yang saling terhubung. Dari kesadaran itu lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945, sebuah forum multilateral untuk menyelesaikan konflik tanpa senjata. Pandemi awal abad ke-20 melahirkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 1948. Dan ekspansi industrialisasi kapitalisme global akhirnya mendorong pembentukan World Economic Forum pada 1971 sebagai ruang koordinasi antar-pemangku kepentingan global.
Institusi-institusi ini adalah bukti bahwa manusia mampu belajar dari kesalahannya yang paling fatal. Namun, institusi hanyalah alat. Efektivitasnya bergantung pada kehendak politik para pihak yang menggunakannya atau mengabaikannya.
Konflik AS-Israel vs Iran: Hegemoni di Balik Narasi Keamanan
Perang, sebagaimana ditunjukkan sejarah, hampir selalu dipicu oleh satu hal yang berulang: ambisi hegemoni. Konflik yang kini melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukanlah pengecualian. Di permukaan, narasi yang dibangun adalah soal ancaman nuklir dan keamanan regional. Namun bila kita menelusuri lapisan di bawahnya, kita mendapati pola yang sangat familiar: kawasan Asia Barat yang strategis, kaya cadangan energi fosil, dan berada di persimpangan jalur perdagangan global, menjadi arena kontestasi kepentingan geopolitik.
Amerika Serikat, sebagai kekuatan hegemoni global, memiliki kepentingan strategis yang tak terbantahkan di kawasan ini. Kehadiran militernya di Timur Tengah, dukungan tanpa syarat kepada Israel, dan tekanan ekonomi terhadap Iran melalui sanksi multilateral adalah bagian dari strategi mempertahankan dominasi atas jalur energi dan tatanan geopolitik yang menguntungkan Washington. Israel, di sisi lain, terus melakukan perluasan wilayah pendudukan yang tidak berkesudahan sehingga memantik api perlawanan dari milisi Palestina dan proksi Iran di Lebanon, Suriah hingga Yama. Dan herannya, agresi militer Israel malah kerap dibingkai dalam logika pertahanan diri.
Iran, di pihak lainnya, memiliki narasi perlawanan terhadap imperialisme Barat dan Zionisme yang telah mengakar sejak Revolusi 1979. Program nuklirnya, terlepas dari berbagai interpretasi, dipandang sebagai instrumen deterrence, keseimbangan kekuatan untuk mencegah serangan sekaligus kartu tawar di meja negosiasi internasional. Namun, eskalasi saling serang yang kini berlangsung telah melampaui batas kalkulasi strategis dan masuk ke wilayah risiko konflik terbuka yang tak terkendali.
Yang paling dirugikan dalam semua ini adalah rakyat biasa di berbagai sisi konflik, dan bahkan jutaan orang di belahan dunia lain yang merasakan dampaknya melalui kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, dan ketidakstabilan ekonomi global. Keserakahan dan ambisi segelintir aktor geopolitik telah menjadi beban yang ditanggung oleh milyaran manusia.
Sustainability sebagai Kerangka Moral untuk Perdamaian
Konsep keberlanjutan (sustainability) sering kali hanya dikaitkan dengan isu lingkungan; emisi karbon, deforestasi, atau krisis iklim. Namun hakikatnya jauh lebih luas. Sustainability adalah tentang memastikan bahwa sistem kehidupan manusia; ekonomi, sosial, politik, dan ekologi dapat terus berfungsi dan berkembang tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Dalam kerangka ini, perang adalah antitesis sempurna dari keberlanjutan. Ia menghancurkan modal manusia (human capital), merusak infrastruktur yang dibangun selama dekade, mengganggu sistem pangan dan energi, menciptakan gelombang pengungsi, dan meninggalkan trauma psikologis lintas generasi yang memerlukan waktu puluhan tahun untuk disembuhkan. Tidak ada perang yang pernah menciptakan kondisi yang lebih berkelanjutan daripada perdamaian yang adil.
Sebaliknya, perdamaian; terutama perdamaian yang dibangun di atas pilar keadilan dan kesejahteraan bersama, adalah prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Inilah mengapa agenda Sustainable Development Goals (SDGs) PBB secara eksplisit menempatkan “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat” sebagai Tujuan ke-16 dari 17 tujuan pembangunan global. Perdamaian bukan sekadar absennya perang; ia adalah kondisi aktif di mana setiap manusia dapat hidup dengan martabat, keamanan, dan akses yang setara terhadap sumber daya.
Dari perspektif ini, masyarakat internasional, termasuk negara-negara seperti Indonesia memiliki kepentingan yang sangat nyata untuk mendorong resolusi diplomatik atas konflik AS-Israel vs Iran, bukan sekadar sebagai ekspresi solidaritas kemanusiaan, tetapi juga sebagai perlindungan atas kepentingan ekonomi dan stabilitas sosial nasional masing-masing.
Sejarah Menunggu Pilihan Kita
Sejarah peradaban manusia adalah narasi tentang kemampuan kita untuk belajar, namun juga tentang kecenderungan kita untuk mengulang kesalahan yang sama. Dari gua prasejarah hingga gedung-gedung pencakar langit kota modern, umat manusia telah melewati jalan yang panjang dan berliku, penuh dengan pengorbanan dan pelajaran mahal.
Perang Dunia I dan II, Black Death, Spanish Flu, Great Depression, semua itu bukan sekadar catatan historis. Mereka adalah peringatan yang ditulis dengan darah dan air mata jutaan manusia agar generasi berikutnya tidak mengulangi jalan yang sama. Dan kini, di hadapan eskalasi konflik AS-Israel versus Iran yang berpotensi menyeret dunia ke dalam krisis yang lebih dalam, kita kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: apakah kita mau mendengar pelajaran sejarah, atau kita harus merasakannya sendiri sekali lagi?
Jalan peperangan adalah pengakuan atas kegagalan kita dalam bernalar, bernegosiasi, dan berempati. Sementara jalan perdamaian; meski lebih lambat, lebih rumit, dan kerap lebih frustasi, adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kepada masa depan yang layak untuk diwariskan.
Marilah kita, sebagai bagian dari komunitas global, menolak untuk menjadi penonton pasif atas tragedi yang sedang berlangsung. Suara kita sebagai akademisi, jurnalis, aktivis, warga negara, orang tua, adalah bagian dari tekanan moral yang dibutuhkan oleh para pemimpin dunia untuk memilih dialog atas senjata, keadilan atas dominasi, dan keberlanjutan atas kehancuran.
Karena pada akhirnya, bumi ini bukan warisan yang kita terima dari nenek moyang, ia adalah titipan yang kita pinjam dari anak cucu kita.
Penulis. Dadangsah Manjalib (Bang D) Mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Nasional (UNAS) yang juga Masyarakat Penggerak Sustainability
