MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Penolakan terhadap rencana pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, kian memanas. Pasca aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sulawesi Selatan, kini perlawanan bergeser ke lapangan dengan bermunculannya spanduk penolakan di berbagai titik strategis di Kecamatan Tamalanrea.
Spanduk bertuliskan “Tolak PSEL Tamalanrea” tersebut menjadi sinyal kuat bahwa warga setempat tidak tinggal diam mengenai dampak lingkungan yang dikhawatirkan akan muncul dari proyek strategis nasional tersebut.
Desakan Transparansi Amdal
Ketua DPW Sarekat Hijau Sulsel, Rizal Fauzi, menegaskan bahwa pemasangan spanduk ini adalah langkah edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pembangunan PSEL di kawasan Tamalanrea. Menurutnya, pihak penyelenggara proyek, yakni PT SUS Shanghai Holding Limited bersama konsorsium terkait, harus lebih terbuka mengenai dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) dan Amdal Lalu Lintas (Amdallalin).
“Kita pasang baliho untuk mengedukasi masyarakat. Harus diketahui, Amdal PSEL ini harus disosialisasikan secara luas ke seluruh warga Tamalanrea. Belum lagi soal Amdal lingkungan dan Amdal Lalin. Kita belum tahu bagaimana rute armada pengangkut sampah; kalau sudah beroperasi pasti macet total,” tegas Rizal, Kamis (12/6/2026).
Kekhawatiran Kesehatan dan Lingkungan
Senada dengan itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Hasanuddin, Engki Fatiawan, menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan tersebut. IMM Unhas menilai lokasi pembangunan saat ini terlalu dekat dengan permukiman penduduk, sehingga berisiko menurunkan kualitas hidup warga.
“Kami menolak PSEL dibangun di Tamalanrea karena lokasinya terlalu dekat dengan pemukiman warga. Jangan sampai terjadi penurunan kualitas udara, bau tidak sedap akibat insinerasi, hingga risiko penurunan kualitas air tanah akibat air lindih sampah,” ujar Engki.
Ia mendesak pemerintah dan PT SUS untuk meninjau kembali lokasi pembangunan dengan mempertimbangkan dampak biofisik lingkungan serta persepsi masyarakat, bukan sekadar memaksakan pembangunan di titik yang tidak tepat.
Suara Warga: 90 Persen Menolak
Penolakan ini tidak hanya datang dari elemen mahasiswa dan aktivis, tetapi juga warga akar rumput. Di Kelurahan Bira, salah seorang warga mengungkapkan bahwa penolakan ini merupakan aspirasi kolektif masyarakat setempat.
“Sama-samajeki, dek. Kita warga di sini juga menolak. Sembilan puluh persen warga Mula Baru menolak jika PSEL dibangun di sini,” ujar salah seorang ibu warga setempat saat melihat pemasangan spanduk di samping jalan tol.
Lokasi Harus Dievaluasi
Perlu diketahui, tujuh lembaga yang tergabung dalam Aliansi Kawal PSEL Makassar di antaranya PB Pemuda Muslimin Indonesia, Profetik Institute, SHI Sulsel, SEMMI Sulsel, Republik Hijau, TABIR Squad, dan IMM Unhas menegaskan, mereka tidak menolak program PSEL sebagai solusi sampah kota, namun menolak penempatan lokasinya.
Aliansi menilai pembangunan PSEL di kawasan Tamalanrea kurang tepat dari aspek lingkungan, tata ruang, hingga efisiensi operasional. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk melakukan evaluasi lokasi demi keamanan dan kenyamanan warga jangka panjang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru dari pihak PT SUS maupun Pemerintah Kota Makassar terkait eskalasi penolakan di tingkat warga ini.
