MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Ketua Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Makassar, Aan Suryaman meminta Pemerintah Pusat mengevaluasi kinerja Kapolda dan KPU Sulsel buntut kericuhan pendukung para Paslon pada debat kedua Pilgub.
Kericuhan antara pendukung Danny-Azhar dengan Andi Sudirman-Fatma terjadi di ruas jalan depan Hotel Claro, Minggu (10/11/2024). Warga yang menyaksikan kerusuhan mengatakan, bentrok antara pendukung berlangsung sekitar 15 menit dengan saling melempar batu.
“Yang harus bertanggung jawab atas ricuhnya pendukung paslon ini adalah Kapolda dan KPU Sulsel. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi karena sebelum dilaksanakan kegiatan pihak Kapolda seharusnya sudah mampu melihat kemungkinan terburuk dari adanya kegiatan ini dan harus bisa mensterilkan lokasi serta mencegah terjadinya konflik antara simpatisan paslon,” kata Aan kepada edunews.id, Minggu (10/11/2024).
Aan menyebut pihak KPU dan Polda Sulsel semestinya menyiapkan langkah pencegahan agar proses demokrasi tidak tercederai. Pihak GMKI Makassar menyayangkan insiden ini dan menilai pihak Polda dan KPU tak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Strategi preventif seharusnya menjadi langkah utama yang sudah di susun oleh KPU dan Kapolda agar kerusuhan tidak terjadi dan menjadikan konflik di masyarakat. Kejadian ini sangat mencederai demokrasi dan kita beranggapan Polda dan KPU tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” tegas Aan.
Aan melanjutkan, kedua pihak seharusnya mengambil pelajaran pada debat pertama yang juga sempat ricuh. Dia mengaku kecewa lantaran keduanya tidak mempertimbangkan dengan matang terkait lokasi debat.
“Sudah nyata pada debat sesi pertama, simpatisan dari masing-masing paslon terjadi kericuhan, seharusnya dengan kejadian tersebut KPU bisa merefleksikan hal itu dan mencegah terjadinya bentrok antar simpatisan paslon, akan tetapi dengan terulangnya kejadian ini membuat kita berpikir bahwa KPU tidak memberikan perhatian yang lebih untuk pendukung masing-masing paslon,” tambah aktivis mahasiswa ini.
Mewakili GMKI Cabang Makassar, Aan menuntut pihak Polda dan KPU Sulsel bertanggung jawab dengan memberikan penjelasan kepada publik. Kemudian mendesak Pemerintah Pusat mengevaluasi kinerja kedua pihak.
“Maka kita menuntut Polda dan KPU harus mempertanggungjawabkan dan klarifikasi langsung atas terjadinya konflik kerusuhan ini. Kami menuntut pusat untuk review kinerja keduanya,” tutup Aan.
