Hukum

Polda Sulsel Tetapkan 13 Tersangka Korupsi RS Batua, Djusman AR : Tahan Dong

Penggiat Anti Korupsi, Djusman AR.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Penggiat anti Korupsi mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan yang telah menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus korupsi Rumah Sakit (RS) Batua, Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan oleh, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR, saat ditemui wartawan Edunews.id, di salah satu Warung Kopi (Warkop) di bilangan wilayah, Toddopuli, Kota Makassar, Senin (02/08/2021).

“Terkait tindak lanjut penetapan tersangka atau nama-nama tersangka oleh penyidik Polda patut untuk diapresiasi dari kami penggiat antikorupsi, mengingat juga kasus tersebut sudah lama dinantikan publik, bahkan sudah berulang kali diulur waktunya dibeberkan ke publik, siapa sih tersangkanya? dalam hal ini telah diketahui oleh publik,” katanya.

Lanjut Djusman AR, walaupun dirinya mengapresiasi, ia enggan memberikan Applause atau tepuk tangan kepada Polda Sulsel jika nama-nama tersangka tersebut belum ditahan.

“Tidak sedikit tersangka ya, kalau kami memang dari awal sudah menduga, bahwa tidak bakalan sedikit tersangkanya itu. Nah untuk sementara, tentunya cukup beralasan kalau kita memberi apresiasi terhadap kinerja penyidik Polda Sulsel, namun belum bisa kita beri Applause, kenapa? ya untuk memperoleh tepuk tangan dari kami, dia harus tahan dong tersangkanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihak Kepolisian dapat melakukan penahanan kepada tersangka dengan menggunakan haknya, sebagaimana diatur dalam aturan yang berlaku.

“Silakan menggunakan haknya, sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP, bahwa tersangka dapat ditahan apabila dikhawatirkan melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang lainnya, tapi yang paling relevan adalah penyidik bisa menggunakan haknya untuk kepentingan pendidikan atau kelancaran proses pemeriksaan mengingat penanganan perkara korupsi menganut asas cepat, prioritas dan biaya ringan, sekaligus juga kita tegaskan bahwa perkara korupsi adalah kejahatan yang luar biasa extraordinary crime,” jelas Djusman AR, yang juga menjabat sebagai, Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi.

“Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penegakan hukum pemberantasan korupsi, yang juga luar biasa, seperti apa luar biasa dimaksud termasuk melakukan tindakan tegas memberi efek jera kepada tersangka untuk melakukan penahanan,” tambah Djusman AR.

Ia menuturkan, Polda Sulsel dapat melakukan penahanan sambil mengembangkan kasus tersebut dan mengejar okunum-oknum yang lain.

“Jadi ya, kalau mau dapat Applause dari kami, ya segera tahan semua itu tersangka, sambil kembangkan ke yang lain, jangan ada pengecualian,” tuturnya.

Ia menilai langkah cepat dan tegas yang dilakukan oleh Polda Sulsel dapat menjadi penyemangat peran serta masyarakat dalam menangani persoalan hukum, khususnya perkara tindak pidana korupsi.

“Ketika APH dalam hal ini penyidik Polda bertindak tegas dalam menangani perkara korupsi yang menganut asas cepat dan prioritas maka mau tidak mau secara tidak langsung itu akan mendorong spirit atau semangat masyarakat untuk lebih giat, lebih aktif turut berperan serta dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi,”

“Perlu dilakukan langkah tegas agar masyarakat semakin semangat di dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 41 undang-undang nomor 31 tahun 1999, beserta perubahannya undang-undang Nomor 20/2001, bahwa di sana ada hak bagi masyarakat untuk memberi saran, pendapat bahkan kritik, dan termasuk pelayanan, jadi kalau ada pendapat dari kami, itu juga bagian dari wujud peran serta masyarakat,” tutup Bang Djus, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Polda Sulsel menetapkan belasan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua Makassar.

“Kami sampaikan inisialnya saja, dokter AN (pengguna anggaran 2018), doktor SR (kuasa pengguna anggaran 2018), MA (PPTK), FM, HS (Pokja 3), NW, AS, MK, AIHS (kuasa direktur), AEH (direktur perusahaan), DR, APR, RP,” jelas Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan.

Jumlah kerugian negara ditaksir mencapai puluhan miliar.

“Tahap satu pembangunan dianggap total lost, kerugian negara kisaran Rp22 miliar lebih, hasil audit dari BPK RI. Yang kita tetapkan tersangka 13 orang. Kemudian bisa berkembang,” terangnya.

 

(*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top