Nasional

Kemendikdasmen Pastikan 242.482 Guru PPPK Penuh Waktu 2027 Ditempatkan Dekat Domisili

JAKARTA, EDUNEWS.ID — Pemerintah memastikan kebijakan pengangkatan sebanyak 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Proses peralihan status ini dilakukan secara otomatis tanpa melalui tahapan seleksi dan akan mengubah status para guru tersebut menjadi pegawai pemerintah pusat.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen GTK Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa saat ini seluruh dinas pendidikan di daerah tengah merampungkan proses pemetaan penempatan para guru tersebut.

“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua dinas pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan,” kata Nunuk dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Sebelum memasuki tahap pemetaan, dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah lebih dulu menyelesaikan proses verifikasi dan validasi (verval) data. Langkah verval ini bertujuan memastikan jumlah kekurangan guru serta mendata guru yang masih aktif mengajar di masing-masing wilayah.

Selanjutnya, dinas pendidikan mengusulkan kebutuhan formasi guru melalui sistem Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen untuk kemudian ditetapkan oleh kementerian.

“Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan. Jadi pemetaan itu berproses ya mulai dari sekarang,” ujar Nunuk.

Skema Penempatan Dekat Tempat Tinggal

Meski berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang secara aturan siap ditempatkan di mana saja, Kemendikdasmen menjamin lokasi penempatan guru PPPK penuh waktu ini tidak akan jauh dari domisili maupun sekolah asal mereka mengajar.

Nunuk menuturkan, penempatan tetap diupayakan berada dalam satu wilayah kewenangan kabupaten/kota masing-masing, meskipun tidak selalu berada di sekolah tempat guru tersebut bertugas saat ini.

“Kami tahu dia harus ditempatkan di mana. Tidak mungkin dong kita tempatkan jauh banget sementara (sekolah) di dekatnya kosong. Tidak mungkin kita tempatkan di sekolah padahal di situ banyak guru,” jelas Nunuk.

Dengan ditariknya kewenangan penempatan ke pemerintah pusat, Nunuk menegaskan bahwa distribusi guru akan dilakukan secara objektif berbasis kebutuhan data lapangan, bukan berdasarkan faktor kedekatan personal.

“Jadi karena sekarang penempatannya ada di pusat, maka instrumen pertama yang dilihat penempatannya itu bukan dia siapa, anaknya siapa. Tapi di mana sekolah yang betul, yang terdekat dengan tempat tinggal mereka,” tegasnya.

Ia pun mengimbau para guru agar tetap tenang dan mulai mempersiapkan kelengkapan administrasi sejak dini untuk kebutuhan pemberkasan. Baik guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) maupun yang belum, seluruhnya dipastikan tetap akan diakomodasi dan ditempatkan sesuai kebutuhan sekolah.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kerjasama dan Mitra silakan menghubungi 085171117123

Kirim Berita

  • redaksi@edunews.id
  • redaksiedunews@gmail.com

ALAMAT

  • Branch Office : Gedung Graha Pena Lt 5 – Regus – 520 Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Pampang, Makassar Sulawesi Selatan 90234
  • Head Office : Plaza Aminta Lt 5 – Blackvox – 504 Jl. TB Simatupang Kav. 10 RT.6/14 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310. Telepon : 0411 366 2154 – 0851-71117-123

 

To Top