News

Kemensos Ubah Skema Bantuan PKH

 

 

BANJARBARU, EDUNEWS.ID – Menteri Sosial, Idrus Marham, berpikir mengubah nominal bantuan nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2019. Idrus Marham mengatakan nominal PKH kemungkinan tidak lagi seragam karena menyesuaikan beban dan tanggung jawab setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menurut Idrus, Kementerian Sosial akan menambah nominal setiap KPM yang punya kreativitas dan produktif memanfaatkan bantuan non tunai tersebut.

“Tahun 2019, kemungkinan salah satu komponen (nominal) PKH non flat, tidak memberikan lagi secara seragam, tapi sesuai beban dan tanggung jawab. Penerima PKH yang memilki kreativitas dan produktif, perlu juga kita bantu, supaya mendirikan usaha-usaha di lingkungannya, ini yang pokok,” kata Idrus Marham selepas silaturahmi bersama Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional VI Kalimantan, Ahad (25/3/2018).

Ia meminta lembaga-lembaga di bawah Kemensos serius menggarap pemberdayaan masyarakat. Di Balai Besar Pendidikan, Idrus mencontohkan, mesti mencetak SDM yang punya konsep bagaimana memberdayakan masyarakat miskin dan bersinergi dengan lembaga lain. Menurut Idrus, Kemensos dan kementerian lain harus bersinergi dan terintegrasi mengentaskan kemiskinan lewat aneka pemberdayaan.

Melalui cara ini, Idrus optimis bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia yang saat ini mencapai 26.580.000 warga miskin. Selain itu, Idrus mengingatkan segala program bantuan sosial harus dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan dan produktif, tidak sekedar konsumtif.

“Kemiskinan bisa diatasi dengan pemberdayaan. Misalnya membantu mereka memiliki kreativitas lebih produktif mendirikan warung dan usaha kecil lainnya. Ke depan, warga miskin pasti turun, tentu didukung dengan program-program lain dari Pak Jokowi,” kata Idrus Marham.

Idrus juga mengimbau pemerintah daerah aktif memvalidasi data kemiskinan karena 5-10 persen dari penduduk miskin biasanya keluar-masuk. Ketika ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan, ia melihat ada keluarga yang semula miskin, tidak layak lagi menerima bantuan.

Begitupun sebaliknya bila ada penutupan pabrik skala besar yang memicu pengangguran. “Misal tutup, perusahaan bangkurt. Tentu banyak karyawannya nganggur, di-PHK, karena di-PHK, maka dia jadi orang miskin, maka dapat PKH,” ujar Idrus.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan menyerahkan bantuan PKH, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan bantuan beras sejahtera di Lapangan Murjani, Kota Banjarbaru, Senin 26 Maret. Khusus bantuan nontunai PKH, ada 1.250 perwakilan dari 112 ribu KPM se-Kalsel, yang akan menerima bantuan secara simbolis. “Jadi ada 3 ribuan orang,” ujarnya.

To Top