Nasional

Anggaran Pendidikan di Kabupaten Berau sangat minim

Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III saat menggelar rapat membahas anggaran untuk tahun 2017 di Kantor DPRD Berau.

TANJUNGREDEB, EDUNEWS.ID – Draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 terus dikebut. Tiap komisi DPRD telah melakukan sejak awal pekan ini. Bahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait telah dipanggil ikut melakukan pembahasan anggaran.

Seperti jajaran Komisi I, yang telah melakukan pembahasan anggaran dengan Dinas Sosial, Komisi II dengan Dinas Perkebunan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PADM) Tirta Segah, serta Komisi III yang telah membahas draf anggaran untuk dijadikan acuan pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Berau 2017 mendatang.

Dari beberapa rapat anggaran dengan SKPD terkait, jajaran dewan, khususnya Komisi III menaruh perhatian khusus pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebab, draf anggaran untuk Dinas Kesehatan (Diskes) dan Dinas Pendidikan (Disdik) di KUA-PPAS 2017, dinilai masih sangat rendah.

“Sangat turun sekali. Seperti Dinas Kesehatan dari Rp 170 miliar, jadi Rp 80 miliar. Pendidikan juga bagitu, saya lupa berapa yang diusulkan, tetapi sangat jauh sekali penurunannya,” kata Ketua Komisi III DPRD Berau Mulyadi Soepardi, usai pembahasan anggaran bersama SKPD, Rabu (9/11/2016) lalu.

Menurutnya alokasi APBD harus mengacu undang-undang. Yakni setiap daerah harus mengalokasikan anggarannya sebesar 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen bagi pendidikan. Namun, jika Rp 80 miliar, masih sangat jauh dari dari 10 persen dengan total APBD Berau 2017 yang diasumsikan Rp 1,2 hingga 1,4 triliun.

“Jadi paling tidak untuk kesehatan Rp 120 miliar,” jelasnya.

Dengan minimnya dana yang akan dialokasikan, dikhawatirkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di perkampungan mengalami penurunan.

“Makanya kami di Komisi III sangat menaruh perhatian. Kami akan berjuang agar ditingkatkan. Apalagi untuk pelayanan kesehatan di puskesmas-puksesmas, berbicara pelayanan, otomatis harus berbicara fasilitas. Itu yang akan kami hitung, dan kami perjuangkan di Banggar (Badan Anggaran). Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

To Top