JAKARTA, EDUNEWS.ID – TNI menunda kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) dikritik Anggota Komisi I DPR Charles Honoris. Dia menganggap keputusan TNI berpotensi mengganggu hubungan kedua negara.
“Pemerintah tidak boleh emosional dan harus kedepankan rasionalitas,” kata Charles saat dihubungi wartawan, Kamis (5/1/2017).
Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan SH, MH menuturkan bahwa pernyataan yang dilontarkan Charles Honoris merupakan ketidakpahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara.
“Hal ini sudah menjadi realitas dikarenakan Pancasila sudah kehilangan rohnya. Sistem di Indonesia yang menjadikan Pancasila hanya untuk diingat sebagai dasar negara dan filosofis negara,” ujarnya kepada edunews.id, Sabtu (7/1/2017).
Bob menilai bahwa Charles Honoris tidak tau tentang kedudukan Pancasila atau bisa memang tidak mau mengetahui tentang hal tersebut.
“Ini bukti bahwa sistem kita telah kehilangan pijakan akibat dari Pancasila yang tidak lagi menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sehingga seorg Charles Honoris yang tidak paham akan falsafah bangsa dengan sengaja mengatakan Panglima TNI lebay. Dan ini menjadi indikator bahwa kita telah jauh dari patron kemerdekaan yang berasaskan pada Pancasila,” paparnya.
Bob menambahkan, dia (Charles Honoris) perlu mendapat didikan tentang Pancasila, dan gagasan the founding father yang saat itu tidak hanya ingin memerdekakan Jawa, Sumatra tetapi pulau-pulau di Indonesia karena Pancasila.
“Seorang Panglima TNI yang sudah sangat paham akan pakem bangsa ini sangatlah wajar jika mengambil keputusan tersebut. Karena hal itu merupakan penghinaan bagi bangsa ini,” kata Bob.