MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dalam rangka menyambut seruan aksi nasional dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) dengan tema ‘Duka Cita Demokrasi’, IMM Cabang Makassar Timur akan melakukan aksi menuntut kepada Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di Negara Republik Indonesia, Jum’at (11/11/2016).
Pimpinan Cabang IMM Makassar Timur, Furqan Jurdi dalam pernyataannya menyampaikan bahwa demokrasi kita sudah menjadi permainan, penegakkan hukum sudah menjadi buah simalakama, dan itu membahayakan bagi keutuhan bangsa ini.
“Aksi ini sebagai bentuk peringatan IMM kepada Pemerintah untuk membuka mata dan tidak menyumbat telinganya terhadap realitas yang dihadapi oleh bangsa ini,” jelasnya.
Furqan merangkan, saat ini Indonesia tengah berada dalam ambang perpecahan, karena sikap pemerintah yang lambat dalam melakukan penegakkan hukum untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, khusunya yang berkaitan dengan tuntutan umat Islam tentang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Kalau ini di biarkan maka bangsa ini akan kacau balau, dan tidak menutup kemungkinan rakyat akan kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan sendiri diluar hukum, ungkap Ketua Bidang Organisasi IMM Makassar Timur ini.
Langkah pemerintah dalam menyikapi tuntutan umat Islam menurut Furqan, kelihatannya ingin menciderai demokrasi dan penegakkan hukum. Hal itu bisa dilihat dari penangkapan para aktivis gerakan Mahasiswa yang terjadi di Ibukota. Salah seorang Ketua DPP IMM diamankan di depan gedung PP Muhammadiyah akibat menanyakan sikap Jokowi yang lari dan tidak mau menemui massa Aksi Damai 4/11 di depan Istana kemarin.
Penangkapan seperti itu merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi. Aksi damai Umat Islam belum juga direspon oleh Pemerintah, dan ini menimbulkan reaksi keras dari aktivis Mahasiswa khusunya IMM.
“Bahwa kami dari IMM melihat pemerintah tidak serius menanggapi aspirasi umat Islam dan perlu didorong dengan langkah-langkah konkrit sehingga kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat, supaya rasa keadilan umat dan masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.
