Nasional

Tak Konstitusional, KNPI Masih Akui Haris Pertama sebagai Ketua Umum

HARIS PERTAMA.

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Gandung Rafiul N Huda menyatakan tetap solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum Haris Pertama.

“Saya dengan tegas mengutuk pelanggaran organisasi yang dilakukan oknum-oknum pengurus DPP KNPI di acara “Rapat Ritz Carlton” dan menyatakan pertemuan tersebut sebagai bentuk skenario jahat memecah belah pemuda Indonesia,” dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sampai hari ini Haris Pertama adalah Ketua Umum DPP KNPI. Pernyataan tersebut didukung penuh barisan pemuda yang solid dan tegak lurus pada idealisme gerakan.

Dia menjelaskan Rapat Pleno DPP KNPI memiliki aturan main sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPP KNPI. Maka itu, dia menyatakan ‘perang’ terhadap semua pihak yang terlibat pada agenda pemecah belah pemuda.

“Ini adalah upaya mendelegitimasi DPP KNPI melalui rencana “kongres bersama”,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan salah satu musuh pemuda Indonesia saat ini adalah oknum pemuda yang suka mengintervensi organisasi. Tujuannya tidak lain untuk memecah belah, mengadu domba sesama anak bangsa.

“Mental buruk tersebut pernah menjadi cara-cara khas penjajah melemahkan soliditas kaum muda,” sebutnya lagi.

Rapat segelintir pengurus KNPI di Hotel The Ritz Carlton Jakarta, Sabtu, 6 Maret 2021 lalu dipertanyakan, karena memberhentikan Haris Pertama dari kursi ketua umum secara sepihak.

Ketua Bidang Hukum DPP KNPI Medya Rischa Lubis juga mengatakan Rapat Pleno DPP KNPI ada aturan mainnya sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DPP KNPI.

Medya menjelaskan bukan tiba-tiba rapat, pasang spanduk, bawa palu, terus mengambil keputusan tok tok lalu dianggap sah.

“Salah kaprah mereka itu,” ujarnya.

Adapun aturan mainnya kat dia, antara lain harus kuorum yaitu 50 persen + 1 suara pengurus, kedua harus disetujui 2/3 OKP dan 2/3 DPD provinsi yg berhimpun, ketiga harus ada usulan tertulis disertai alasan pemberhentian.

“Lha ini pertemuan hanya hadir 40-an orang, sementara pengurus 800 orang lebih mau kuorum dari mana,” jelas Medya.

Dia menjelaskan, Rapat Pleno juga harus persetujuan DPD dan OKP. Oleh karena itu dia menegaskan, DPP KNPI akan mengambil sikap tegas terhadap mereka yang menggelar rapat itu.

“Jadi upaya-upaya perpecahan seperti ini jangan sampai mencoreng soliditas di antara pemuda se-Indonesia. Tentunya sebagai Ketua Umum Mandataris Kongres KNPI Bogor, Haris Pertama tidak akan tinggal diam dan mengambil sikap,” ungkapnya.

Sementara itu, Waketum DPP KNPI Rahmat Bastian menambahkan, kemungkinan yang hadir dalam rapat di hotel itu kurang dari 45 orang sedangkan pengurus sudah 810 orang yang mayoritas tidak berhasil diundang maupun dihadirkan secara dadakan oleh mereka.

“Saat itu Ketum Haris Pertama SH sedang berada di Muspida Riau. Apalagi kami mayoritas masih solid kompak di bawah kepemimpinan tunggal dan setia pada diskresi Ketum DPP Haris Pertama SH,” serunya.

Ketum Haris Pertama terpisah menyatakan, bahwa rapat pleno tersebut hanya dihadiri 40-an orang saja, dari ratusan pengurus DPP KNPI.

“Aturan jumlah kuorum sudah diatur di AD/ART. Jadi jelas ini makar organisasi,” tuturnya dalam tayangan youtube channel Selayang News.

Lebih jauh dia mengatakan, rapat pleno yang digelar di hotel mewah itu tidak jelas tujuannya.

“Saya kan dipilih dalam forum kongres. Jadi tidak bisa menurunkan saya di rapat pleno. Karena lebih rendah dari forum kongres,” ujarnya.

 

 

ant

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top