Nasional

Sutradara Ungkap Sumber Pendanaan Produksi Film Dirty Vote

Cuplikan judul Film Dirty Vote

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Sutradara Dandhy Dwi Laksono buka suara mengenai sumber dana produksi Dirty Vote. Film dokumenter tersebut mengulas perjalanan menuju Pemilu 2024 serta dugaan kecurangan yang terjadi di dalamnya.

Ia mengaku Dirty Vote dibuat atas dasar sukarela banyak pihak. Sosok yang muncul dalam dokumenter itu juga disebut tak diberi bayaran.

“Dirty Vote ini kami patungan, para bintang film itu bahkan enggak ada yang dihonor. Enggak ada yang bayar juga. Kami semua bawa resource masing-masing aja. ada yang pakai ongkos sendiri, bawa makanan sendiri, ya sudah itu yang kami lakukan,” kata Dandhy dikutip dari  CNNIndonesia.com, Senin (12/2/2024) kemarin.

“Patungan di banyak lembaga, banyak orang. Ada yang dalam bentuk duit, tenaga, dan skill,” Dandhy menegaskan.

Dandhy mencontohkan dirinya yang berkontribusi dan mewakili dua lembaga, yakni dari Watchdoc dan juga operasi ekspedisi Indonesia Baru.

Kemudian tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti sebagai perwakilan dari Themis Indonesia, UGM, dan Sekolah Tinggi Hukum Jentera.

Tak hanya itu, tim teknis turut mendukung dalam aspek sewa peralatan, sedangkan tim-tim nonteknis juga disebut turut berperan dalam proses perencanaan.

“Semua orang memberikan kontribusi di proyek ini. Ya enggak bisa dihitung (biaya produksi) karena enggak pernah dihitung. Bagaimana menghitungnya?” tuturnya.

“Dan ini kan enggak bisa dipahami praktik politik di Indonesia yang semua serba uang. Orang partai atau timses dengar ini ya mereka enggak percaya karena memang seperti ini mungkin enggak ada dalam kamus mereka.”

Dirty Vote merupakan film dokumenter yang dirilis di saluran YouTube PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia pada 11 Februari. Film itu menampilkan tiga pakar hukum tata negara membedah dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Film itu diawali dengan menampilkan ucapan Presiden Jokowi mengenai anak-anaknya yang tak tertarik terjun ke dunia politik beberapa tahun lalu dan pada akhirnya jelas berubah saat ini.

Dirty Vote juga menampilkan dugaan ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik.

sumber : cnnindonesia

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com