JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah KPK menemukan adanya peristiwa pidana terkait penentuan dan pembagian kuota haji.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa fokus penyidikan saat ini adalah mencari tahu pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Potential suspect-nya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, kemudian juga aliran dana,” kata Asep, seperti dikutip dari Media Indonesia, Sabtu (9/8/2025).
Asep menegaskan bahwa penyidikan akan membidik dua hal utama: siapa yang memberikan perintahterhadap pembagian kuota yang melanggar aturan, serta pihak-pihak yang menerima aliran dana dari penambahan kuota tersebut.
Kasus ini bermula dari adanya tambahan 20.000 kuota haji yang merupakan hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Kuota ini, menurut Asep, diajukan dengan alasan utama untuk memperpendek masa tunggu haji reguler yang mencapai 15 tahun.Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian kuota tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Aturan tersebut menetapkan pembagian 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
“Seharusnya yang 20 ribu ini… diberikan kepada haji reguler karena alasannya minta itu,” jelas Asep.
Ia menambahkan, jika mengikuti undang-undang, kuota haji khusus seharusnya hanya mendapatkan 1.600 jatah dari tambahan kuota, bukan 10.000 seperti yang terjadi.
Atas temuan ini, KPK menyimpulkan adanya kerugian negara dan menjerat para pihak terkait dengan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (**)
