JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan bahwa program yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto ini semula dirancang hanya memiliki sekitar 21.000 titik dapur MBG di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut membengkak drastis menjadi 27.877 titik.
Dugaan Praktik ‘Jual-Beli’ Titik SPPG
Zulhas menaruh kecurigaan besar di balik membengkaknya jumlah dapur tersebut. Ia menduga lonjakan sebanyak 6.877 titik itu terjadi akibat adanya praktik jual-beli titik SPPG yang tidak sesuai dengan perencanaan awal pemerintah.
“Terjadi jual-beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Lonjakan jumlah dapur ini berdampak langsung pada beban kas negara. Mengingat setiap SPPG mendapatkan insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari, tambahan ribuan dapur tersebut berpotensi menambah pengeluaran negara lebih dari Rp 1 triliun per bulan, atau mencapai sekitar Rp 12 triliun dalam setahun.
Kekacauan di Wilayah 3T
Permasalahan serupa juga ditemukan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik dapur, jumlah yang tercatat saat ini melonjak menjadi 8.617 titik. Zulhas menyebut, sebanyak 6.138 titik di antaranya bahkan sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Opsi Penutupan Dapur
Menanggapi banyaknya titik yang dinilai berlebih, muncul pertanyaan apakah pemerintah akan menutup sebagian dapur MBG yang sudah beroperasi. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, tidak menampik bahwa opsi penutupan sedang dipertimbangkan. Namun, pemerintah saat ini masih dalam tahap pendataan dan verifikasi sebelum mengambil keputusan final.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana, tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, dilihat dan diinventarisir kondisinya seperti apa,” kata Prasetyo.
Pemerintah memastikan bahwa proses evaluasi yang ditargetkan rampung dalam satu bulan ini tidak akan mengganggu distribusi makanan kepada para penerima manfaat. Dapur yang saat ini sudah berjalan tetap diminta untuk beroperasi seperti biasa sembari menunggu hasil penataan ulang.
“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Catatan-catatan perbaikan tetap harus dilakukan, dan yang sudah baik juga harus terus diawasi supaya kualitasnya terjaga,” tegas Prasetyo.
