YOGYAKARTA, EDUNEWS.ID — Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, menegaskan bahwa mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya bukanlah musuh negara dan kegiatan menyampaikan kritik bukanlah sebuah bentuk kejahatan.
Pernyataan ini disampaikan Prof. Ova merespons pengamanan puluhan massa—termasuk mahasiswa UGM—oleh aparat kepolisian pasca-aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan Kantor DPRD DI Yogyakarta dan kawasan Malioboro pada Selasa (10/11/2026).
“Mahasiswa bukanlah musuh negara, kritik bukanlah kejahatan. Kampus harus menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan keadilan,” tegas Prof. Ova melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Berikan Pendampingan Hukum dan Tanggung Biaya Pengobatan
Prof. Ova mengungkapkan, pihak rektorat terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi intensif dengan internal UGM untuk memastikan keselamatan seluruh sivitas akademika. Saat ini, kampus tengah mendata dan memverifikasi mahasiswa yang ikut, terdampak, maupun yang tengah diamankan oleh kepolisian.
UGM berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum dan mengupayakan pembebasan mahasiswa apabila tidak ada dasar hukum yang kuat untuk penahanan lebih lanjut.
“Saya menegaskan bahwa setiap mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika tidak dapat dibenarkan,” lanjutnya.
Selain bantuan hukum, UGM juga menjamin pengobatan bagi mahasiswa yang mengalami luka fisik selama aksi berlangsung.
“Kami siap mendampingi. Kalian tidak sendiri,” ujar Prof. Ova.
UGM turut membuka saluran informasi melalui email ditmawa@ugm.ac.id agar masyarakat atau sivitas akademika dapat melaporkan keberadaan dan kondisi mahasiswa yang belum terdata.
UGM Kecam Tindakan Kekerasan
Dalam keterangan resminya, UGM secara tegas mengecam segala bentuk tindakan kekerasan, baik yang terjadi saat penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan oleh aparat penegak hukum.
“Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik. Komitmen terhadap demokrasi harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap mereka yang menggunakan hak tersebut,” tambahnya.
Polisi Amankan 154 Orang
Secara terpisah, pihak Kepolisian Daerah (Polda) DIY mengonfirmasi telah mengamankan setidaknya 154 orang pasca-aksi yang menyebar dari Kantor DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM.
Plt Kabid Humas Polda DIY, Novita Eka Sari, membantah narasi yang menyebutkan bahwa aparat kepolisian merangsek masuk ke dalam area kampus UGM.
“Penindakan perusuh atau pelaku anarkis berawal dari gedung DPRD, sekitaran Malioboro, Tugu, dan sampai bundaran depan UGM (tidak masuk kampus). Total sampai pagi ini ada 154 orang yang diamankan,” jelas Novita (11/11/2026).
Meskipun demikian, pihak UGM menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan memantau kondisi para mahasiswanya hingga mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang semestinya.
Redaktur : Eka Setiawan
