JAKARTA, EDUNEWS.ID-Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) disambut baik oleh pelaku industri transportasi. Salah satunya adalah para pengusaha angkutan darat.
Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menilai hal ini bisa memudahkan masyarakat berpergian. Sebelumnya, dengan diterapkan SIKM banyak masyarakat mengalami kesulitan ketika hendak berpergian karena harus melewati persyaratan dan proses yang panjang untuk membuat SIKM.
“Yang dilakukan melalui Dishub ini langkah positif buat pergerakan transportasi khususnya bus AKAP. Memperingan dan mempermudah. SIKM kan syaratnya banyak, harus surat keterangan bahkan instansi tempat dia dinas bekerja dulu,” ujar Shafruhan dikutip dari detik, Senin (20/7/2020).
“Mau pergi bisa cepat, orang ngurus SIKM juga ribet, waktunya panjang seminggu, kalau jalan dadakan kan repot,” lanjutnya.
Kini berpergian dengan angkutan darat, naik bus AKAP misalnya, menurut Shafruhan tetap wajib mengisi Corona Likelihood Metric (CLM) pada aplikasi JAKI yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store sebagai pengganti SIKM. Penumpang juga diminta jujur dalam mengisinya.
“Iya wajib CLM, itu harus mengisi data itu. kan bisa melakukan sendiri mudah. Jadi cukup mengisi data penumpang aja, sesuai KTP, ada sakit apa nggak jadi penumpang juga diharapkan jujur,” jelas Shafruhan.
Menurutnya, CLM tetap diperlukan sebagai kontrol penumpang. Mengisinya pun mudah langsung di handphone, jadi menurut Shafruhan intrumen ini meringankan masyarakat dan tidak membuat lepas kontrol kepada penumpang.
“Jadi cukup mengisi data penumpang di handphone mudah kan itu. Jadi bisa memperingan tapi tidak lepas kontrol Pemprov dan Gugus Tugas,” kata Shafruhan.
sumber : detik
