DAERAH

Kasus NA, Djusman AR Sebut Polisi tidak Pantas Turut Serta dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID — Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman AR yang juga saksi pelapor kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Non Aktif Nurdin Abdullah (NA) mengatakan berdasarkan fakta persidangan, 4 kontraktor sebagai penyuap dan 2 ajudan yang berstatus anggota Polri, sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahkan kata dia, bukan hal yang keliru bila dijadikan sebagai tersangka.

Dua mantan ajudan NA, Muhammad Salman dan Syamsul Bahri yang berstatus anggota Polri dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Agung Sucipto blak-blakan mengakui perannya dalam aliran dana dari kontraktor ke NA.

“Khusus untuk dua ajudan itu, mereka dapat dijerat turut serta. Tidak sepantasnya seorang anggota Polri, meskipun sebagai ajudan, melakukan pembiaran dugaan tindak pidana apalagi turut serta. Belum lagi bila turut menikmati hasil kejahatan itu,” kata Djusman AR.

Atas keterlibatannya sebagaimana terungkap di persidangan, Djusman menegaskan,mereka harus dimintai pertanggungjawaban hukum di institusinya. Begitu pun di KPK selaku lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Dalam persidangan pun lanjut dia, majelis hakim berwenang memberi saran kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepada JPU terkait apa saja yang terungkap dalam persidangan, mengingat keterangan saksi (yang terlibat langsung) dalam peristiwa tindak pidana adalah alat bukti berdasar fakta persidangan.

“Kewenangan majelis hakim misalnya memberi saran untuk ditersangkakan,” ujar Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Barat itu.

Soal dugaan pemberian uang dari 4 kontraktor kepada NA yang juga terungkap dalam persidangan sebagai fakta persidangan, lanjut Dusman jelas sekali merupakan perbuatan melawan hukum.

Suap kata Djusman adalah pemberian kepada pejabat berwenang agar pejabat tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sesuai ketentuannya, artinya berhubungan dengan jabatan/kebijakan dan bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya.

“Karenanya pemberi suap itu pun patut dimintai pertanggungjawaban hukum bukan hanya kepada penerima suap tersebut,” kata Djusman.

Dia menyebutkan dalam Pasal 5 UU No.31/99 berserta perubahannya UU No.20/01 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan ancaman pidana dan denda; (1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a). memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b). memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sebelumnya diberitakan, dua mantan ajudan Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah, Muhammad Salman Nasir dan Syamsul Bahri akhirnya “bernyanyi” dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi proyek lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (3/6/2021).

Persidangan dengan terdakwa Agung Sucipto, kontraktor asal Kabupaten Bulukumba itu, selain dua menghadirkan saksi dari anggota Polri yang merupakan mantan ajudan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yakni Muhammad Salman Natsir dan Syamsul Bahri, JPU KPK turut menghadirkan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel Prof Rudi Djamaluddin, dan mantan Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Sulsel Eddy Jaya Putra.

Dua mantan ajudan Nurdin Abdullah yang dihadirkan sebagai saksi, membeberkan sejumlah fakta tentang adanya penyetoran uang dari beberapa kontraktor kepada Nurdin Abdullah sepanjang tahun 2020-2021.

Uang tersebut diduga sebagai “pelicin” untuk mendapatkan pekerjaan proyek di lingkup Pemprov Sulsel.

Muhammad Salman Natsir dibawah sumpah menceritakan, dirinya saat itu, dihubungi Nurdin Abdullah untuk segera bertemu di rumah pribadi Nurdin Abdullah yang berlokasi di Perumahan Dosen Unhas di Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Saat itu hari Minggu sekitar pukul 07.00 Wita.

Setibanya di rumah pribadi Nurdin Abdullah, Salman yang berstatus anggota Polri itu langsung menemui Nurdin Abdullah sekaligus menerima perintah dari Nurdin Abdullah untuk menghubungi mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel, Sari Pudjiastuti mengambil titipan.

Salman lalu menghubungi Sari yang mana saat itu posisi Sari berada di Hotel The Rinra Makassar.

“Bu Sari katakan ada di Hotel Rinra, jadi saya lalu ke sana menemuinya,” ucap Salman di dalam persidangan.

Setelah bertemu di hotel yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar itu, Mereka kemudian menumpangi mobil yang dikendarai Salman bergeser ke kawasan Apartemen Vida View Makassar yang berlokasi di Kecamatan Panakukang, Makassar.

“Setiba kami di Vida View, tak lama datang mobil berwarna hitam dan langsung memindahkan koper berwarna kuning yang dibawanya ke mobil saya dan setelah itu dia pergi,” terang Salman.

Selanjutnya, Salman mengantar kembali Sari menuju ke Hotel The Rinra Makassar. Setelah Sari turun dari mobil dan masuk kembali ke hotel, Salman kemudian meninggalkan hotel dan menuju ke Bank Mandiri Cabang Panakkukang, Makassar.

Di sana, ia menemui Kepala Cabang Bank Mandiri Panakkukang, Ardi sekalian menyerahkan koper kuning yang berisi uang sesuai arahan Nurdin Abdullah.

“Sudah ada Pak Ardi menunggu karena sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Bapak. Koper saya serahkan ke Pak Ardi dan langsung diserahkan ke teller (kasir),” jelas Salman.

Nilai uang dalam koper kuning tersebut, kata dia, kurang Rp1.600.000 jumlahnya Rp1 miliar. Ia ketahui setelah uang tersebut telah dihitung oleh Teller Bank Mandiri Cabang Panakkukang, Makassar.

“Jadi saya laporkan kembali ke Bu Sari jika uang yang ada dalam koper tidak cukup Rp1 M tapi kurang Rp1,6 juta dan Bu Sari minta ke saya untuk tutupi dulu kurangnya,” tutur Salman.

Salman lalu menarik uang pribadinya dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk menggenapkan jumlah uang yang ada dalam koper tersebut menjadi Rp1 miliar sesuai permintaan Sari.

“Uang saya sudah digantikan oleh Bu Sari dan saya juga diberi tambahan Rp10 juta. Saya sempat bilang uang yang diberikan sudah sangat lebih,” kata Salman.

Usai menyerahkan koper berisi uang Rp1 miliar tersebut ke Bank Mandiri Cabang Panakkukang, Makassar, Salman lalu menyampaikan perintah Nurdin Abdullah kepada Ardi, Kepala Cabang Bank Mandiri Panakkukang itu.

Dalam perintahnya, Nurdin Abdullah meminta uang baru sebesar Rp800 juta. Namun, karena Bank Mandiri Cabang Panakkukang tidak memiliki uang baru sebesar itu, sehingga Salman hanya diberi uang senilai Rp400 juta.

“Saya lalu melaporkan ke bapak dan uang baru yang dibungkus kantong plastik hitam dari Bank Mandiri itu saya bawa ke ruangan kerja bapak di Rujab Gubernur. Setelah itu saya bergeser ke rumah pribadi bapak,” ujar Salman.

Salman lalu menemui Nurdin Abdullah di rumah pribadinya di Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Makassar dan kemudian bersama-sama kembali ke Rujab Gubernur Sulsel.

“Setiba di rujab, bapak (Nurdin Abdullah) suruh saya untuk kembali ke Bank Mandiri Cabang Panakkukang mengambil uang baru lagi senilai Rp400 juta. Itu uang baru yang kedua. Dan uangnya saya langsung bawa lagi ke ruangan kerja bapak di rujab,” terang Salman.

Sementara itu, mantan ajudan Nurdin Abdullah lainnya, Syamsul Bahri yang turut dihadirkan memberikan kesaksian di persidangan Agung Sucipto tampak lebih spesifik menyebutkan adanya transaksi penyetoran uang oleh sejumlah kontraktor ternama di Sulsel kepada Nurdin Abdullah untuk mendapatkan pekerjaan proyek di lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

“Yang saya tahu ada beberapa kontraktor. Ada Robert, Haeruddin, Fery Tandiadi dan H Momo (Nurwadi bin Pakki),” kata Syamsul.

Syamsul menemui para kontraktor tersebut untuk menjemput titipan uang sesuai perintah Nurdin Abdullah.

“Mereka sebelumnya telah berkomunikasi dengan Nurdin Abdullah. Saya lalu diperintahkan setelahnya itu menemui mereka masing-masing,” ucap Syamsul.

Kalau Robert, Syamsul mengaku menemuinya di samping Rujab Gubernur Sulsel sesuai intruksi Nurdin Abdullah.

“Robert lalu serahkan uang yang dikemas dalam kardus. Nilainya saya tidak tahu,” kata Syamsul.

Uang dari Robert tersebut, Syamsul lalu bawa ke rujab dan menaruhnya di bawah ranjang tidur Nurdin Abdullah.

“Uang dari Robert saya laporkan ke bapak dan saya disuruh taruh ke bawah ranjang bapak di rujab,” jelas Syamsul.

Kronologi atau proses penjemputan uang setoran dari kontraktor hingga diserahkan ke Nurdin Abdullah hampir sama semuanya. Hanya saja kata Syamsul, tempat penjemputannya yang berbeda.

“Kalau Haeruddin itu saya temui di rumahnya di Villa Mutiara seingat saya Januari 2021. Uang dari Haeruddin dikemas dalam kardus. Nilainya taksirannya itu Rp1 miliar,” terang Syamsul.

Demikian juga dari Fery Tandiadi, prosesnya sama. Syamsul menemui Fery di rumahnya dan Fery mengatakan jika dirinya sudah bertemu dengan Nurdin Abdullah sebelumnya dan disuruh menyerahkan titipan.

“Bapak suruh temui Fery Tandiadi untuk ambil titipan. Titipan yang dikemas dalam kardus itu kata bapak nilainya Rp2,2 miliar. Uang saya lalu bawa ke Rujab,” lanjut Syamsul.

Kemudian titipan dari H Momo, kata Syamsul, dikemas dalam amplop. Syamsul menemui H Momo di rumahnya.

“Saya kurang tahu berapa jumlahnya dalam amplop. Amplopnya ukurannya sedang. Uang dari H Momo saya serahkan ke Bapak,” jelas Syamsul.

Selain mengungkapkan proses pertemuan hingga pengambilan titipan uang dari sejumlah kontraktor untuk Nurdin Abdullah, Syamsul juga menjelaskan tentang pengelolaan anggaran operasional Gubernur Sulsel non-aktif tersebut. Di mana dalam per bulan, Nurdin Abdullah menghabiskan anggaran untuk membiayai operasionalnya sebesar Rp200 juta.

“Saya yang kelola anggaran operasional Pak Gubernur. Saya biasa diberi dalam bentuk gelondongan tergantung kegiatannya. Semuanya saya laporkan,” kata Syamsul.

Saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran operasional Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah yang dikelolanya, Syamsul mengaku hanya mencatat biasa seluruh kegiatan serta penggunaan anggarannya.

“Tapi semuanya saya tetap laporkan ke Pak Gubernur,” ucap Syamsul. (*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top