DAERAH

Viral Perkawinan Dibawah Umur, Kementerian P3A Kunjungi Wajo hingga Gelar FGD

WAJO, EDUNEWS.ID – Salah satu Arahan bapak Presiden kepada Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) adalah Penurunan Angka Perkawinan Anak.

Target RPJM prevalensi Pernikahan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024, di tahun 2022 ini target batas angka nasional 9,44. Propinsi Sulawesi Selatan masih menempati angka diatas batas angka Nasional Perkawianan Anak, dan Kabupaten Wajo menempati urutan pertama kasus pernikahan anak di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data UPTD PPA Dinsos Kabupaten Wajo tercatat sebanyak 506 kasus pernikahan dini di Kabupaten Wajo di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 angka tersebut meningkat menjadi 746 kasus. Sampai tanggal 24 Mei 2022 tercatat sudah ada 196 berkas pemohon dispensasi nikah di Wajo.

Melihat kondisi ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan tokoh adat, tokoh agama maupun aktifis perempuan dan anak yang dilaksanakan di Hotel Sermani Jl. Bau Baharuddin Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jum’at (24/6/2022).

“Tujuannya FGD ini untuk menggali akar masalah sehingga mendapatkan jalan terbaik dalam upaya Pencegahan dan Penganan Perkawinan anak di kabupaten Wajo,” ucap Dr. Ulfah Mawardi Staf Khusus Menteri PPPA.

Ia menambahkan bahwa viralnya kasus perkawinan anak di Kabupaten Wajo ini menjadi Perhatian Menteri PPPA Bintang Puspayoga, sehingga pihaknya sebagai staf khusus menteri bidang anak melihat langsung untuk menggali masalah apa yang terjadi dilapangan dan berdiskusi baik tokoh adat, tokoh agama maupun masyarakat, sehingga mendapatkan jalan terbaik dalam upaya Pencegahan dan Penganan Perkawinan anak di kabupaten Wajo yang semakin hari semakin tak terkendali

“Salah satu hal yang belum diketahui masyarakat adalah hadirnya UU No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan anak, baik laki-laki maupun perempuan itu berusia 19 tahun,” imbuhnya.

“Kehadiran kami juga sekaligus mendorong agar parah tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah memassifkan sosialisasi batas usia perkawinan, sehingga tidak terjadi pelanggaran Hak anak karena menikah di usia anak (18 tahu kebawah),” tutur Ulfah Mawardi.

Alumni Doktoral Universitas Negeri Jakarta ini mengatakan bahwa dalam aspek penanganan kita harapkan adanya bimbingan dan pendampingan pada anak-ank yang sudah terlanjur melakukan perkawinan di usia anak dengan menunda kehamilan, jika terlanjur hamil, menuda kehamilan kedua dan seterusnya, mengajarkan terkait kesehatan reproduksi dan memastikan hak atas pendidikan, tumbuh kembang dan kesehatan anak terjamin.

“Melakukan aktifitas pencegahan dengan terus menerus mensosialissikan bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan banyak dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak pendidikan jika anak menikah di usia di bawah 18 tahun maka kemungkinan besar pendidikan anak tersebut terputus. hak kesehatan, anak yang menikah dini sangat rawan mengalami kanker serviks, masalah persalinan dan kesehatan ibu dan bayi terancam, anak stunting karena pemahaman dan kesiapan terkait reproduksi belum mereka pahami, belum lagi kondisi fisik dan psyikis yang belum matang jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga belum dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan keturunan yang berkualitas,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Wajo Amran SE, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak ini, beliau menyampikan bahwa kasus viralnya perkawinan anak beberapa waktu lalu menjadi perhatian dan harus bersama-sama kita cari solusinya, jika jalan sendiri-sendiri kita tidak mampu menurunkan angka perkawinana anak.

“Wajo ini kita dikenal dengan Kota Santri, kita sudah sampaikan bahwa para penceramah, salah satu materi ceramahnya adalah stop perkawinan usia anak. Ini salah satu upaya menurunkan perkawinan anak di kabupaten Wajo,” ucap Amran.

Sekretaris Dinas PPPA Propinsi Sulawsi Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Wajo harus melakukan berbagai upaya untuk menjadikan kondisi yang saat ini menjadi keprihatinan kita bersama yakni angka perkawinan anak yang tiap tahun kasusnya meningkat cukup tinggi menjadi 0 kasus pasca pelaksanaaan FGD ini.

Acara Diskusi ini dibuka oleh Wakil Bupati Wajo Amran SE, turut hadir pula Sekretaris Dinas PPA Propinsi Sulsel juga hadir memberikan Sambutan, acara ini dihadiri oleh 40 peserta dari tokoh Agama, Tokoh Adat, Aktifis Perempuan dan Anak, Forum Anak dan Forum Genre serta beberapa lembaga daerah yang terkait dengan permasalahan perkawinana anak seperti pengadilan agama, kemanag dan Dinas Pendidikan Kab. Wajo.

Diketahui bahwa Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan pernikahan anak di bawah umur. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kedua mempelai diketahui masih duduk di bangku SMP. Keduanya pun masing-masing masih berusia 15 tahun dan 16 tahun.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com