MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menghelat kegiatan pengembangan kapasitas untuk Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang terdiri atas organisasi-organisasi perempuan hingga Shelter Warga se-Makassar. Kegiatan ini bernama Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada LPLPP Kewenangan Kab/Kota TA. 2024.
“Bahwa LPLPP itu harus ada di setiap Kabupaten/Kota. LPLPP itu terdiri dari organisasi perempuan yang ada di Kabupaten/Kota memberikan sumbangsih untuk pemberdayaan perempuan,” ucap Kepala Bidang (Kabid) Kualitas Hidup Perempuan Nanin Sudiar mewakili Kepala DPPPA Kota Makassar Achi Soleman, Rabu (23/10/2024) pagi.
Kegiatan ini mengangkat tema ‘Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan’ yang dihelat di Hotel Best Western Plus Jalan Botolempangan, Kota Makassar. Seluruh peserta kegiatan ini nantinya akan disatukan dalam Forum Puspa.
“Forum Puspa adalah forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” tambah Nanin, nama sapaannya.

Foto: Momen pemberian materi. (M. Dirga Rizkiansyah/edunews.id)
Forum Puspa, kata Nanin, di bawah tanggung jawab DPPPA nantinya akan terdiri dari berbagai Bidang LPLPP. Organisasi perempuan hingga Shelter Warga akan dibagi ke berbagai bidang, seperti Bidang Politik, Hukum, Sosial, Kesehatan, dan Ekonomi.
“Jadi perempuan yang ada di Kota Makassar ini berkontribusi untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Kesejahteraan itu bukan hanya ekonomi, bu, yah. Kita tidak bisa sejahtera kalau misalnya kita berantem terus dengan suami ta di rumah,” jelasnya.
Pendampingan LPLPP ini dilaksanakan sesuai dengan UU hingga Peraturan Kementerian yang mengatur LPLPP. Dalam kesempatan kali ini, peserta diberi materi ‘Apa sih itu UPTD PPA Kota Makassar?’ yang dibawakan oleh Makmur selaku Ketua Tim Reaksi Cepat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.
“Kita (kembali) bertemu (dalam pelatihan) untuk yang kedua kalinya khusus untuk organisasi perempuan yah. (Sedangkan) Shelter Warga baru yang (jumlahnya) enam ini mungkin pertemuan pertama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yah,” pungkas Nanin.
