Kampus

2020, Indonesia Darurat Dosen

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi (SDID), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Ali Ghufron Mukhti

BANDUNG, EDUNEWS.ID – Indonesia terancam mengalami krisis dosen di 2020. Pasalnya, akan ada 10.000 dosen Perguruan Tinggi Negeri berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki masa pensiun.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi (SDID), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Ali Ghufron Mukhti mengungkapkan bahwa akan ada 10.000 dosen berstatus PNS yang akan pensiun 2020 empat tahun ke depan.

Ironisnya, dalam beberapa tahun belakangan sampai dengan hari ini tidak ada rekruitmen dosen PNS baru. Menurut mantan wakil menteri kesehatan ini, hal itu akan berpotensi memperparah masih rendahnya rasio dosen dan mahasiswa di Indonesia.

Berdasarkan data Kemristekdikti, rasio jumlah dosen dan mahasiswa di Indonesia saat ini masih 1 : 80. Padahal angka rasio idealnya adalah 1 dosen berbandinf 45 mahasiswa. Menurut Ghufron, ancaman krisis dosen empat tahun mendatang beresiko menghambat kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan.

“Kondisi dosen kita harus berkembang, tidak hanya dari sisi kualitas, namun kuantitas. Karena rasio dosen akan memengaruhi kualitas pendidikan tinggi keseluruhan,” jelas Ghufron seusai penganugerahan pendidik dan tenaga kependidikan teladan, di Bandung, akhir pekan lelau.

Untuk mengatasi itu, dalam waktu dekat Ghufron akan melaporkan kepada Menristekdikti agar segera dapat berkomunikasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjajaki kemungkinan menambah formasi dosen PNS.

Sebenarnya, kata Ghufron, sejak awal 2016, Kemristekdikti telah memberlakukan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) untuk memperbaiki jumlah rasio dosen dan mahasiswa, baik di PTN maupun PTS yang masih rendah tersebut.

Program NIDK ini dapat digunakan untuk dosen yang telah pensiun namun masih produktif. Sedangkan tunjangan untuk dosen yang menggunakan NIDK menjadi tanggungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

 

To Top