SLEMAN, EDUNEWS.ID – Sedikitnya 75 ribu desa yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia membutuhkan sentuhan perguruan tinggi untuk membangun dan mengembangkannya.
“Jumlah desa yang mencapai sekitar 75 ribu dan tersebar di berbagai pulau, membutuhkan tanggung jawab yang tidak mudah dari perguruan tinggi,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Anwar Sanusi, di UGM, Sleman, Yogyakarta, baru-baru ini.
Menurut dia, perguruan tinggi sebagai institusi keilmuan bisa menjadi mitra bagi Kemendesa PDTT yang diberi amanah untuk mengawal rencana pembangunan wilayah pedesaan.
“Dengan begitu banyaknya desa di Indonesia, dan kami tidak mengerti kondisi tekstual masing-masing desa,” jelas dia.
Akibatnya, Anwar Sanuri mengakui pihaknya sulit untuk menetapkan leverage apa yang dibutuhkan, dan apa penyebab suatu desa menjadi tertinggal.
Perguruan tinggi, kata Anwar, memiliki kompetensi yang diperlukan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah agar dapat menghasilkan kebijakan yang memang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.
“Terkadang sulit untuk membedakan gejala dan akar masalah. Kita sering menangkap gejala, tapi kita harus mengerti akar masalahnya. Kami ingin di forum ini dapat membangun input dan memberikan informasi, sebenarnya masalahnya seperti apa,” imbuhnya.
Terkait implementasi dari UU Desa, Anwar mengakui bahwa di balik berbagai peluang yang ada masih juga terdapat beragam tantangan yang harus dipahami serta diatasi dengan cermat agar tidak berubah menjadi sesuatu yang merugikan.
