Kampus

UGM Minta Standar Nasional Pendidikan Segera Direvisi

Kampus Universitas Gajah Mada/Ilustrasi.

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal yang mengatur muatan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan.

Permintaan tersebut menurut Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Agus Wahyudi berdasarkan sejumlah pertimbangan dan hasil konsultasi yang telah dilakukan PSP UGM.

“Pusat Studi Pancasila UGM meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan dan atau merevisi Pasal 40 muatan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya pada wartawan Kamis (15/4/2021).

Agus memaparkan beberapa pertimbangan diantaranya konsideran mengingat PP Standar Nasional Pendidikan tidak memuat dan merujuk UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tetapi hanya merujuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Sudah kita ketahui bersama bahwa dalam UU Sisdiknas di Pasal 37, baik di ayat 1 untuk Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, maupun ayat 2 untuk kurikulum Pendidikan Tinggi, tidak memuat secara khusus dan penyebutan secara eksplisit tentang Pendidikan Pancasila,” tutur Agus.

Ditambah lagi konsideran mengingat PP tersebut tidak merujuk prinsip lex specialis UU Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 35 ayat 3 butir c UU Pendidikan Tinggi menurut Agus, secara jelas menyebutkan kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pancasila.

“Atau kalau mau merujuk UU Sisdiknas, di Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik,” imbuh doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Northern Arizona University, Amerika Serikat itu.

Menurut Agus penghilangan pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib, apalagi hanya Pancasila saja yang dihapus merupakan tindakan berbahaya. Hal ini potensial mengubur Pancasila melalui jalur pendidikan nasional.

“Secara politik, jika agama dan kewarganegaraan adalah penting dan diwajibkan, maka penghapusan Pancasila adalah menghapus landasan sebagai nilai moral. Maka akan membahayakan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Kepala Bidang Advokasi dan Kerjasama PSP UGM Diasma Sandi Swandaru menambahkan perlu dilakukan uji materi terhadap pasal-pasal yang tidak relevan dalam mendukung kemajuan pendidikan karakter bangsa pada UU Sisdiknas.

dtk

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top