Pendidikan

Kemendikbud Upayakan Pemerataan Jumlah Guru

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah melakukan pembahasan khusus terkait pemerataan sebaran guru pada Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017 yang digelar di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok. Pemerataan guru menjadi sangat penting karena berkaitan dengan program guru garis depan dan peningkatan standar kualitas guru.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, pemerintah akan menerapkan perhitungan ideal, yakni rasio 1:28 dalam merekrut dan menempatkan guru di setiap daerah. Rasio tersebut wajib diterapkan agar target pemerataan tidak meleset.

“Perhitungan guru itu yang pertama berapa jumlah siswa, karena nanti akan ketemu rasio guru dan siswa. Tidak bisa jika daerahnya luas, gurunya yang sedikit maka disebut kurang. Karena bisa saja jumlah siswanya kurang,” ujar Pranata, Kamis (26/1/2017).

Pranata menjelaskan, selain mengacu pada rasio, pertimbangan kedua terkait pemerataan guru yakni perihal jam mengajar. Menurut dia, berdasarkan UU nomor 20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seorang guru wajib mengajar minimal 24 jam dalam seminggu.

Kalau misalnya mengajar 2 jam setiap mata pelajaran sehari, terus seminggu ada 6 kelas, berarti hanya 12 jam dia mengajar dan itu kurang,” katanya.

Jika jam mengajar guru kurang, kemungkinan besar pada daerah tertentu jumlah guru dan siswanya melebihi rasio ideal. Pranata mengatakan, program pemerataan guru harus mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan daerah.

“Misalkan, sekarang kalau di Kabupaten Bandung ada kelebihan guru, bukan berarti secara otomatis harus dipindahkan ke Kota Bandung atau Kabupaten Bandung Barat. Karena kan ada rayon pejabat pembina kepegawaiannya berbeda. Ini yang harus disinergiskan. Soalnya jumlah guru yang banyak bisa saja itu sesuai dengan rasio 1:28 tadi,” katanya.

Pranata menyatakan, program guru garis depan akan memprioritaskan sebaran guru di 93 kabupaten/kota. Menurut dia, pemprov dan pemda harus bertindang tegas agar guru yang mengikuti program guru garis depan tak cepat dipindahkan kembali ke daerahnya yang diinginkan guru tersebut.

“Diikat saja oleh pemerintah kabupaten/kota. Harus ada ketegasan dari pemprov dan pemda saat mau memindahkan. Jadi alasan pertama guru tak mau dipindahkan itu biasanya faktor keluarga, yang kedua soal jarak,” katanya.

Mengenai peningkatan kualitas standar guru, pemerintah akan memperkuat peran kelompok kerja guru dan asosiasi guru saat menggelar uji kompetensi.

“Kewajiban peningkatan kompetensi itu bukan tugas pemerintah saja, tapi juga individu guru. Kami akan coba sinergikan sekarang. Sekarang sudah ada asosiasi guru mata pelajaran yang bisa dilibatkan dalam uji kompetensi guru,” ujarnya.

To Top