Pendidikan

Komisi X Minta Pemerintah Antisipasi Kebocoran Soal Ujian Nasional

RENI MARLINAWATI

 
 
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati menyampaikan selamat melaksanakan UNBK dan UNKP kepada siswa siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
“Semoga kesuksesan dan keberhasilan dapat dicapai,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada edunews.id, Senin (2/4/2018).
Ketua Fraksi PPP DPR RI itu berharap pelaksanaan UNBK atau UNKP tahun 2018 ini dapat berjalan dengan baik. Sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan UNBK di tahun sebelumnya seperti persoalan pasokan listrik,
Ketersediaan lembar soal serta potensi kebocoran soal dapat diantisipasi agar tidak terjadi dalam pelaksanaan tahun ini. “Pemerintah diharapkan dapat menutup celah potensi yang muncul yang merugikan peserta ujian,” ujar Reni.
Pelakaanaan UNBK dan UNKP bagi siswa SMK yang digelar tanggal 2-5 April 2018 harus berjalan dengan baik. Bila pun ada kendala di hari pertama ujian agar dapat diperbaiki sehingga tidak muncul di hari berikutnya termasuk saat pelaksanaan UNBK bagi SMA/MA, SMP/MTs serta SD/MI yang akan datang.
“Khusus terkait dengan pelaksanaan UN bagi siswa SMK saat ini diharapkan menjadi momentum bagi siswa-siswi untuk mendapat hasil yang bagus. Pendidikan vokasi seperti SMK ini dapat memasuki dunia kerja dengan catatan memiliki kualitas yang bagus serta tersedianya lapangan kerja,” terang Reni.
Pihaknya mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Perindustrian agar menjadikan lulusan SMK yang masuk kualifikasi yang baik dapat langsung bekerja di perusahaan-perusahaan.
“Pemerintah harus memastikan peningkatan kualitas lulusan SMK. “SMK Bisa” yang telah dikampanyekan sejak lama harus menghasilkan lulusan yang siap kerja di dunia industri. Kolaborasi antara berbagai stakehokder harus ditingkatkan agar lulusan SMK benar-benar dapat langsung bekerja sesuai dengan kompetensi,” katanya.
Reni menerangkan langkah ini penting guna mendukung program pemerintah mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angkatan kerja secara signifikan sebesar 10 juta dalam lima tahun (2014-2019).

To Top