Pendidikan

Rehabilitasi Sekolah di Sulut Mendesak Dilakukan

 

 

MANADO, EDUNEWS.ID – Masifnya kerusakan infrastruktur di beberapa sekolah di Sulawesi Utara, membutuhkan rehabilitasi segera. Otoritas dinas pendidikan setempat diimbau proaktif merehabilitasi ruang-ruang kelas yang rusak di sejumlah sekolah.

Selain untuk kenyamanan para siswa, rehabilitasi ruang kelas juga untuk meningkatkan mutu pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Venna Melinda yang dimintai komentarnya di Manado, Sulut, Kamis (1/3/2018), mengungkapkan, dari data Kemendikbud 2016, ternyata kerusakan yang paling banyak terjadi di tingkat SMP, sebanyak 2.944 rusak ringan dan 1.271 rusak berat.

Sementara tingkat SMA, setidaknya 980 sekolah rusak ringan dan 44 rusak berat. Di SMK 1.302 rusak ringan dan 25 rusak berat. Sementara di SD kerusakan mencapai 7.657 rusak ringan dan 591 rusak berat.

“Kunjungan sekolah di Manado ini membuka mata saya, bahwa harus ada tindakan nyata dari Kemendikbud, untuk lebih proaktif dalam merehabilitasi ruang kelas yang rusak. Ini baru di Manado, belum di kota-kota lain seperti Tomohon atau Bitung. Tentu keadaannya, akan lebih parah lagi karena lokasinya jauh dari pusat kota. Artinya, harus ada semacam satgas rehabilitasi yang berkoordinasi dengan Disbud Sulut supaya cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah ini,” papar Venna.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, rehabilitasi kelas harus dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, survei lokasi dengan sistem mapping, sehingga titiknya bisa dicari sekaligus dinilai tingkat kerusakannya.

Kedua, koordinasi dengan dinas bersangkutan seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan kantor kecamatan/kelurahan setempat untuk proses administrasi dan kelancaran distribusi bantuan. Ketiga, lanjut Venna, pengawasan pembangunan dengan koordinasi masyarakat sipil, TNI/Polri supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Jika ada indikasi penyimpangan, jangan takut melapor kepada DPR, karena fungsi kami adalah pelayan masyarakat. Jadi, dengan ketiga tahapan ini, saya harap bisa membantu proses rehabilitasi kelas,” imbuh Venna.

Menyinggung soal kekurangan guru di Sulut, pada 2018 ini Sulut membutuhkan sebanyak 1.052 guru PNS. Guru-guru honorer masih dominan. Namun, guru-guru non PNS yang berjumlah 1.739 ini mendapatkan penghasilan standar UMP.

Setiap tahun penghasilan guru honorer meningkat dari Rp 2,6 juta jadi Rp 2,8 juta. Venna menyarakan agar para guru honorer itu mendapat pelatihan dari industri pariwisata dan agrobisnis setempat.

“Saya punya ide untuk memberikan bantuan teknis bagi guru honorer dalam bentuk pelatihan. Bantuan teknis ini harus melibatkan pihak swasta/BUMN. Saya lihat di Sulut ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata dan agrobisnis. Jadi pelatihan guru honorer ini bisa diarahkan ke arah situ untuk menciptakan SDM unggul di Sulut,” tutup Venna.

To Top