Regulasi

Komisi X : Mendikbud Jangan Rampas Hak Bermain Anak-Anak

JAKARTA, EDUNEWS.id-Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy terkait sekolah sehari penuh atau Full Day School (FDS) di tingkat pendidikan dasar, yakni SD dan SMP ternyata menuai pro dan kontra. Gelombang penolakan pun datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra.

“Belum selesai kita membenahi masalah kurikulum yang kerap kali di acak-acak, sekarang muncul gagasan untuk anak sekolah sehari penuh, hanya dengan alasan pendidikan dasar saat ini tidak siap menghadapi perubahan zaman,” tegas Sutan, ketika dihubungi via telepon oleh Parlementaria, Rabu (10/08/2016).

Politisi F-Gerindra itu mengingatkan Mendikbud untuk mengkaji ulang ide sekolah sehari penuh ini. Ia meminta, perlu ada pertimbangan terhadap hak bermain anak-anak, agar jangan dirampas oleh kebijakan yang prematur.

“Saya minta implementasi sistem ini harus di dahului dengan kajian yang utuh, jangan parsial dan prematur seperti sekarang. Pikirkan juga peran orang tua jika kebijakan ini jadi diterapkan, termasuk masalah dukungan anggaran dan sarana prasarana dari perubahan ini,” kritisi Sutan.

Sutan menambahkan, jika kebijakan ini diterapkan, akan mengurangi interaksi anak dengan orang tuanya, termasuk waktu untuk mengaji yang biasanya dilaksanakan pada sore hari. Ia juga khawatir, kebijakan ini akan membebani orang tua karena harus memberi uang saku lebih kepada anak, mengingat, tidak semua orang tua dikategorikan mampu.

“Bagaimana dengan konsumsi anak saat siang atau sore hari, apakah orang tua bisa selalu memberikan uang saku lebih atau bekal. Kita juga tahu, banyak anak sekarang yang tidak sarapan pagi karena orang tuanya kurang mampu,” prihatin Sutan.

Politisi asal dapil Jambi ini pun memberi contoh, sistem pendidikan di negara maju justru memberi ruang bagi anak-anak untuk bermain mengembangkan kreativitas dan imajinasi masa kecilnya.

“Finlandia saja yang dianggap memiliki sistem pendidikan dasar terbaik di dunia jam sekolah saja hanya sekitar 5 jam tanpa harus di bebani tugas yang menyiksa peserta didik,” imbuhnya.

Untuk itu, sebagai mitra kerja dari Kemendikbud, Sutan meminta agar Mendikbud mengkaji secara mendalam dan menyeluruh mengenai gagasan ini. Apalagi, Sutan juga mendapat aspirasi dari kalangan akademisi dan praktisi pendidikan di Jambi terkait gagasan yang sudah disampaikan Mendikbud kepada Wakil Presiden ini.

“Pada intinya mereka meminta pemerintah memikirkan lagi rencana ini secara utuh dan mendalam. Suara dari akademisi dan praktisi ini pada dasarnya ingin melindungi hak anak untuk bermain di usia perkembangan mereka,” tutup politisi yang akrab dipanggil SAH ini.

Menteri Muhadjir Effendy sebelumnya, seperti dikutip dari beberapa media, menyampaikan gagasan full day school untuk pendidikan dasar yaitu SD dan SMP untuk sekolah negeri dan swasta. Gagasan ini diajukan agar anak memiliki kegiatan di sekolah dibanding berada sendirian di rumah ketika orang tua masih bekerja.

“Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi ‘liar’ di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja,” kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, menambah waktu anak di sekolah membuat siswa bisa menyelesaikan tugas dan mengaji hingga dijemput orang tua usai jam kerja.

Namun, setelah menuai protes dan polemik dari berbagai kalangan masyarakat, gagasan itu akhirnya dibatalkan.

[dpr.go.id]

Edunews.

Kirim Berita

Kirim berita ke email : [email protected][email protected]

ALAMAT

  • Jl. TB Simatupang, RT.6/RW.4, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540 Telepon : 021-740740  – 0817 40 4740

__________________________________

  • Graha Pena Lt 5 – Regus Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Makassar Sulawesi Selatan 90234 Telepon : 0411 366 2154 –  0811 416 7811

Copyright © 2016-2022 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com