EDUNEWS.ID – Reinventing the Welfare State: The New Politics of Public Policy adalah buku yang ditulis oleh Paul Pierson, seorang ahli ilmu politik yang berfokus pada kebijakan publik dan perubahan sosial. Dalam buku ini, Pierson menggali dinamika kebijakan Negara Kesejahteraan (welfare state) di negara-negara maju, khususnya dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekonomi global. Pierson menganalisis bagaimana negara-negara kesejahteraan mengadaptasi kebijakan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan baru, seperti globalisasi, perubahan demografis, dan ketegangan ekonomi.
Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai krisis negara kesejahteraan yang telah berlangsung sejak akhir abad ke-20. Pierson berargumen bahwa meskipun negara kesejahteraan telah memberikan perlindungan sosial yang signifikan, kebijakan kesejahteraan yang ada pada awalnya tidak dirancang untuk menghadapi tantangan globalisasi, perubahan pasar kerja, dan pergeseran nilai-nilai sosial.
Pierson memulai dengan menjelaskan bahwa negara kesejahteraan tradisional, yang sangat bergantung pada pemotongan kemiskinan dan redistribusi pendapatan, mulai mengalami kesulitan di banyak negara maju. Pemotongan anggaran untuk program sosial, pengurangan pajak, dan pengurangan pengeluaran publik yang sering diterapkan pada 1980-an dan 1990-an menciptakan tantangan baru bagi negara kesejahteraan.
Perubahan Ekonomi Global dan Dampaknya pada Negara Kesejahteraan
Pierson menjelaskan bagaimana globalisasi ekonomi—terutama dengan meningkatnya perdagangan internasional, investasi asing, dan aliran modal—mengubah cara negara-negara kesejahteraan beroperasi. Negara-negara harus beradaptasi dengan persaingan ekonomi global, yang menyebabkan mereka mengurangi pengeluaran sosial dan merampingkan kebijakan kesejahteraan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Namun, Pierson menyoroti bahwa meskipun globalisasi dapat memberikan tekanan pada pengeluaran sosial, beberapa negara masih mampu mempertahankan jaringan kesejahteraan mereka yang cukup luas dan kuat. Pierson mencatat bahwa negara-negara yang memiliki ekonomi yang lebih berfokus pada produksi dan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi cenderung lebih mampu menjaga kebijakan kesejahteraan mereka.
Transformasi Politik dan Kebijakan Kesejahteraan
Pierson menjelaskan bagaimana transformasi politik dan perubahan partai politik memengaruhi kebijakan kesejahteraan. Dalam dekade-dekade terakhir, banyak negara mengalami perubahan ideologis yang signifikan, dengan partai-partai konservatif dan neoliberal yang lebih mendominasi kebijakan publik. Pemotongan anggaran kesejahteraan dan kebijakan austeritas (penghematan anggaran) menjadi lebih populer di banyak negara setelah krisis ekonomi 2008.
Namun, Pierson berpendapat bahwa meskipun kebijakan tersebut memiliki daya tarik politik tertentu, kebijakan tersebut sering kali menemui titik jenuh. Pemotongan kesejahteraan, meskipun dapat menurunkan pengeluaran negara dalam jangka pendek, berisiko menurunkan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Pierson berargumen bahwa ada kebutuhan untuk memikirkan kembali peran negara dalam kesejahteraan sosial.
Perubahan Demografis: Tantangan untuk Negara Kesejahteraan
Buku ini juga membahas bagaimana perubahan demografis mempengaruhi negara kesejahteraan. Dengan meningkatnya harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran di banyak negara maju, negara kesejahteraan menghadapi masalah pendanaan jangka panjang. Beban yang semakin besar pada sistem pensiun, layanan kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya membutuhkan penyesuaian kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Pierson menyarankan bahwa negara-negara perlu memperkenalkan model-model baru dalam pensiun, dengan menyesuaikan pendanaan sosial untuk memastikan bahwa program-program ini tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi yang lebih tua tanpa membebani anggaran publik secara berlebihan.
Pengaruh Politik Lokal dan Partisipasi Warga
Pierson juga mengulas tentang peran politik lokal dan bagaimana partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kebijakan berperan penting dalam proses transformasi negara kesejahteraan. Dia mengamati bahwa meskipun beberapa kebijakan kesejahteraan mengalami kemunduran, di banyak negara, warga negara terus mendukung sistem jaminan sosial yang kuat. Masyarakat di negara-negara seperti Skandinavia, misalnya, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip negara kesejahteraan, meskipun ada tekanan untuk mengurangi pengeluaran negara.
Kebijakan Inklusif dan Modernisasi Negara Kesejahteraan
Dalam bagian selanjutnya, Pierson mengusulkan bahwa negara kesejahteraan modern harus lebih inklusif dan berorientasi pada masyarakat yang lebih adil. Pierson menyarankan agar kebijakan negara kesejahteraan tidak hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang lebih luas seperti pendidikan, pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja yang adil untuk semua warga negara.
Modernisasi negara kesejahteraan berarti memperkenalkan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Selain itu, Pierson menekankan bahwa peran negara dalam melawan ketimpangan harus diperkuat, dengan memprioritaskan pengembangan program sosial yang mendukung akses yang lebih luas terhadap layanan dasar.
Di bagian akhir buku, Pierson menyimpulkan bahwa negara kesejahteraan tidak harus dibuang atau dikurangi, tetapi perlu direinventasi atau diperbarui untuk menghadapi tantangan ekonomi global, perubahan demografis, dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Dia berpendapat bahwa negara kesejahteraan yang kuat tetap sangat relevan, tetapi hanya jika mereka dapat beradaptasi dengan dunia yang berubah ini dan menawarkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
—
Buku Reinventing the Welfare State oleh Paul Pierson memberikan analisis mendalam tentang transformasi negara kesejahteraandi era modern. Pierson mengidentifikasi tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara kesejahteraan, terutama dalam menghadapi globalisasi, perubahan demografis, dan pemotongan anggaran.
Namun, dia juga menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan untuk merampingkan sistem kesejahteraan, negara-negara masih memiliki potensi untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Buku ini sangat relevan untuk memahami bagaimana negara dapat merancang kebijakan sosial yang efektif dalam menghadapi tantangan global dan domestik. (cgpt)
