Opini

KERETA API MAKASSAR ANTARA “IDEALITA” VS “REALITA”

Aswar Hasan.

 

Oleh : Aswar Hasan

EDUNEWS.ID – Kereta Api antara Barru dan Pare- Pare akan- telah menjadi realita dengan segala problematika -dinamikanya. Tidak lama lagi masyarakat Sulsel tidak akan ke Jawa karena merindukan merasakan bagaimana naik Kereta Api. Hanya saja tanggung jika jalur Kereta Api itu, tidak tersambung hingga ke Kota Makassar.

Alhamdulillah saat ini Pemerintah Pusat telah memproyekkan dengan dananya untuk menjulurkan Rel Kereta Api tersebut hingga ke Kota Makassar. Hanya saja Wali Kota Makassar tidak serta merta menerima penjuluran rel Kereta Api tersebut jika dibangun secara melandai (at grade).

Betapa tidak, karena sejak awal Walikota telah merancang sesuai tata ruang kota Makassar 2015 berikut dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda. Saat itu, rencana kereta api di Kota Makassar telah disepakati dalam rapat bahwa konsepnya adalah elevated (melayang), sehingga dirancanglah jalan arteri, dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api.

Konsep tersebut, berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda. Dimana, jalur kereta api di Kota Makassar telah didesain dengan konsep elevated (melayang), sehingga di rancanglah jalan arteri, dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api. Jika menggunakan konsep grounded, landed, atau at grade, maka dibutuhkan pembebasan lahan 50 meter, sedangkan dengan konsep elevated hanya 5 meter, belum lagi harus membangun banyak jembatan untuk kelancaran arus yang terputus dikarenakan pembangunan rel kereta api secara grounded atau landed.” Belum lagi perkiran dan antisipasi jika banjir, sebaimana yang pernah terjadi atas hempasan air banjir pada jalur rel Kereta Api di Barru, mengingat Makassar telah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Maka, perencanaan rel Kereta Api yang melayang (elevated) dianggap sangat relevan dan antisipatif yang visioner.

Sayangnya, terjadi proses perubahan konsep dalam perencanaan jalur Kereta Api oleh Pemprov yang tidak melibatkan pihak Pemerintah Kota Makassar, sehingga ketika Pemerintah Pusat menyetujuinya dalam bentuk proyek penjuluran rel Kereta Api yang di Barru hingga ke Kota Makassar. Walikota yang merasa tidak dilibatkan sejak awal, terkait desain model rel Kereta Api tersebut, lantas bersuara vokal, menolak rancangan rel Kereta Api yang desainnya melandai (at grade).

Sangat boleh jadi, ketika Pemerintah Pusat menyetujui usulan Pemprov Sulsel untuk menjulurkan rel kereta api yang dari Kabupaten Barru hingga ke Makassar, sudah menganggap usulan Pemprov tersebut juga sudah dikordinasikan (diselesaikan dengan berbagai aspek terkait) dengan pihak Pemkot dimana jalur kereta api itu berlalu, hingga persetujuan pun diberikan, berikut anggaran proyeknya (termasuk dana biaya pembebasan lahan). Karena Pemkot Makassar merasa tidak dilibatkan, padahal lahan proyek Kereta Api tersebut berada pada otonomi pemerintahan Pemkot Makassar. Di sisi lain Pemprov mungkin beranggapan Makassar adalah masih dalam cakupan wilayah pemerintahan Sulsel. Maka kegaduhan pun secara tak terelakkan terjadi, hingga semakin tergaduhkan, karena sejumlah politisi dan intelektual kampus meramaikannya dengan opini.

Apesnya, sejumlah opini tersebut sangat menyudutkan Wali Kota Makassar yang akhirnya diposisikan sebagai pihak yang menghalangi dan tidak mendukung Kereta Api masuk Makassar. Dianggap anti kemajuan dan peradaban bahkan dinilai memainkan arrogansi kekuasaan dan sejumlah tudingan lainnya yang masih bersifat asumsi subjektif. Sejumlah tudingan tersebut makin menumpuk saling menguatkan dibalik kekehnya Wali Kota Muh. Ramdhan Pomanto menolak rel Kereta Api landed- at grade masuk Makassar Opini itu pun mengerucut dalam persepsi publik bahwa Wali Kota Makassar anti Kereta Api masuk di Makassar yang justru telah menjadi kerinduan- kebutuhan masyarakat Makassar.

Kesemuanya itu, terjadi akibat kelemahan komunikasi publik Wali Kota Makassar yang ngotot menolak rel kereta api landed -at graded- tanpa menjelaskan bahwa ia lebih well come pada rel kereta api layang sebagaimana yang kini banyak terpasang dan terpakai di kota-kota besar yang moderen. Sementara pihak Pemprov sudah tidak sabaran merealisasikan masuknya rel kereta api di Makassar versi landed – at graded- yang telah digelontorkan anggarannya oleh Pemerintah Pusat.

Dalam pada itu, ahli Bidang Bandara dan Sistem Transportasi Terintegrasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sakti Adji Adisasmita menyambut baik usulan Wali Kota Ramdhan ‘Danny’ Pomanto agar rel kereta api di Kota Makassar dibuat melayang. Konstruksi rel yang dibuat melayang akan baik untuk jangka panjang Kota Makassar. Lebih lanjut, Prof Sakti mengatakan risiko jangka pendek model at grade memang lebih kecil. Tetapi dalam pembangunan infrastruktur transportasi harus melihat keuntungan jangka panjang.

“Membangun infrastruktur transportasi harus melihat jauh ke depan, agar terintegrasi, komperhensif, efektif, dan efisien dengan perkembangan lalu lintas dan tata guna lahannya. Sehingga perencanaan, pembangunan, pengembangan infrastruktur tidak tumpang tindih,” katanya (detik Sulsel,11/4-2022).

Penulis tidak dalam memposisikan diri pada Wali Kota ataupun Gubernur serta para intelektual kampus yang mengkritisi Wali Kota Makassar atas penolakannya pada jalur Kereta Api ke Makassar yang at grade, tetapi pada pentingnya kereta api di Makassar yang ramah lingkungan yang bersifat visioner sebagaimana pandangan Prof. Sakti Adji yang memang Ahli di bidang tersebut.

Oleh karena itu, daripada perdebatan antara rel kereta landed atau melayang terus menggaduhkan hingga tidak membuahkan hasil, sehingga kata Pepatah Bugis; “Leccu wali pangngulunna” ( keduanya akhirnya tidak ada yang jadi. Maka, akan lebih bijak jikalau Gubernur dan Walikota duduk bareng bersama segenap wakil rakyat dan para ahli di bidang perkeretaapian untuk membicarakannya, terutama dari aspek kelayakan dan kemaslahatannya dari sudut pandang sainstek, Kemanusiaan dan norma aturan, dan jadikan resolusi, untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat tentu akan bisa maklum. Bagaimanapun, pemerintah pusat harus bisa paham bahwa Kereta Api di Makassar adalah kebutuhan yang mendesak dan juga menjadi kepentingan masa depan bagi Masyarakat Makassar sendiri. Bukan demi kepentingan Wali Kota, Gubernur atau siapa pun terlebih jika itu diletakkan pada kepentingan politik sesaat. Wallahu A’lam bishawabe. ______________________
*) Penulis adalah Dosen Fisip Unhas.

 

Tulisan tersebut telah tayang di Koran Fajar, Senin (29/9/2022).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top
// Infinite Scroll $('.infinite-content').infinitescroll({ navSelector: ".nav-links", nextSelector: ".nav-links a:first", itemSelector: ".infinite-post", loading: { msgText: "Loading more posts...", finishedMsg: "Sorry, no more posts" }, errorCallback: function(){ $(".inf-more-but").css("display", "none") } }); $(window).unbind('.infscr'); $(".inf-more-but").click(function(){ $('.infinite-content').infinitescroll('retrieve'); return false; }); if ($('.nav-links a').length) { $('.inf-more-but').css('display','inline-block'); } else { $('.inf-more-but').css('display','none'); } // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); });