*Oleh Ismail Usman
OPINI, EDUNEWS.ID – Perhelatan pesta demokrasi di Indonesia menjadi perbincangan hangat seluruh kalangan masyarakat.
Obrolan politik hampir di setiap tempat, gambar kandidat bertebaran di jalan, sudut kota, bahkan di pepohonan. Petanda Pemilu semakin dekat. Hari dimana masyarakat menentukan pilihannya secara merdeka. Sebagai peserta pemilu, masyarakat tentunya menginginkan keputusan transparan, jujur, dan adil.
Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis maka diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.
KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya menjadi ujung tombak kepercayaan masyarakat bahwa pesta demokrasi akan berjalan dengan baik dan transparan.
Namun kepercayaan masyarakat terhadap KPU hari ini, terdegradasi oleh proses seleksi pemilihan dan penentuan Komisioner Kabupaten/Kota yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
Di Kabupaten Wajo, tiga dari lima nama Komisioner KPU terpilih ditolak keras masyarakat. Tiga nama tersebut sebelumnya secara jelas telah mendaftar dan ditolak di Kabupaten Bone dan Soppeng.
Timsel KPU Sulsel diduga menggunakan standar ganda dalam penerimaan calon Komisioner KPU Kabupaten Kota, sehingga tiga nama ‘buangan’ tersebut terkesan dipaksakan menjadi Komisioner KPU di Wajo.
Kejanggalan ini menjadi tanda tanya besar masyarakat perihal integritas KPU dalam mengawal proses seleksi.
Jika proses seleksi pimpinan Komisioner dipertanyakan, maka bakal menimbulkan kekhawatiran besar pada integritas KPU dalam mengawal pemilu kedepannya.
Terlebih, tiga nama Komisioner tersebut terdata sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) setelah pindah domisili.
Lalu, bagaimana mungkin Komisioner dengan status pemilih tambahan akan bertanggung jawab atas pesta demokrasi di Kabupaten Wajo, yang secara sosiologis dan geografis berbeda dengan Kabupaten Bone dan Soppeng.
Bahkan, satu dari tiga nama tersebut sebelumnya terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 Kelurahan Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Masalah ini menjadi kekhawatiran agar segera dievaluasi demi terciptanya KPU Wajo yang berintegritas dan jurdil.
Ismail Usman, Ketua Umum HMI MPO Cabang Wajo Maju
