MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Konflik lahan di beberapa wilayah kini disorot oleh berbagai pihak. Termasuk konflik lahan yang sedang terjadi di Pulau Rempang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Di Kota Daeng, konflik lahan di Rempang menjadi sorotan utama oleh KAMMI Daerah Makassar. Muhammad Hamzah selaku Kabid (Ketua Bidang) KP (Kebijakan Publik) KAMMI Daerah Maakssar secara tegas mengecam Pemerintah untuk segera menghentikan konflik tersebut.
“Maka dari itu (Bidang) Kebijakan Publik KAMMI Daerah Makassar meminta kepada pihak Pemerintah agar menghentikan proses pembangunan investasi tersebut selama tidak adanya kesepakatan yang jelas dengan Masyarakat Rempang”, tegas Hamzah, pada Senin (18/9/2023) siang.
Tak hanya itu, Hamzah juga meminta agar Pemerintah menghentikan segala usaha penggusuran dan pengamanan atas nama investasi yang dilakukan di Pulau Rempang.
“Menghentikan kekerasan dan pemaksaan terhadap masyarakat Rempang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan menghentikan pengiriman personil keamanan ke Kepulauan Rempang,” tambahnya.
Muhammad Hamzah, Kabid KP KAMMI Daerah Makassar.
Sebelumnya, Hamzah menyampaikan beberapa alasannya mengapa menyoroti konflik lahan tersebut.
Hamzah juga menyampaikan beberapa hasil analisisnya soal kemungkinan oknum yang terlibat dalam konflik tersebut.
“Pemerintah dalam proses investasi Rempang Eco City tidak lepas dari perjanjian PT Makmur Elok, anak usaha Grup Artha Graha milik Pengusaha Tomy Winata, dengan Xinyi International Investment Limited,” ucap Hamzah.
Keterlibatan beberapa pihak tersebut dinilai sebagai dugaan mengapa investasi di Pulau Rempang tetap dipaksakan meski telah ditentang oleh berbagai pihak dan menyebabkan kekisruhan terjadi.
“Berupaya sepenuhnya agar investasi tersebut dapat berjalan walaupun sangat ditentang oleh masyarakat Kepulauan Rempang sehingga demonstrasi, kerusuhan, dan bahkan pelanggaran HAM terjadi di kepulauan Rempang,” lanjut Hamzah.
