Oleh : Muzakkir Djabir*
POTRET,EDUNEWS.ID-Developmentalisme yang di indonesia-kan secara sederhana menjadi pembangunisme sesesungguhnya merupakan wacana ‘usang’ yang pada dekade tahun 80an – 90an di Indonesia cukup mainstream didiskusikan kembali oleh kelompok-kelompok kritis sebagai respon atas paradigma pembangunan rezim orde baru yang nampak terlalu ‘menyusu’ pada bantuan donor asing, tanpa ikhtiar dan formula baru untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Saya tergelitik untuk kembali membincang term ini karena ‘gelisah’ atas praktek pemerintahan di banyak daerah, khususnya di kampung halaman saya yakni kabupaten Enrekang, dimana paradigma pemerintahannya nampak terpesona pada kata keramat ‘pembangunan’ tanpa melihat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan rusaknya konstruksi sosio-budaya yang telah berlangsung bahkan ratusan tahun dengan secara ‘serampangan’ memberikan izin prinsip penambangan marmer dan pembangunan bendungan tanpa melalui proses kajian amdal yang komprehensif serta komunikasi terhadap masyarakat yang terdampak, amdal yang disusun sangat jauh dari fakta-fakta riil dilapangan dan terlihat copy paste dari proyek yang sedang berlangsung di wilayah berbeda, terkesan proyek tersebut dipaksakan dan lebih didasari logika memburu rente. Tak terpikirkan pengerukan jutaan kubik tanah, merusak tetumbuhan menyebabkan kerusakan ekosistem yang dapat menimbulkan bencana alam seperti yang marak sekarang ini.
Developmentalisme merupakan teori ekonomi yang berpendapat bahwa pembangunan di negara berkembang bisa dimanifestasikan dengan baik melalui pasar dalam negeri yang kuat, beragam dan tarif barang impor yang tinggi. Developmentalisme dalam konteks ekonomi internasional dipahami sebagai sekumpulan gagasan yang secara bersama memposisikan pembangunan ekonomi di tengah proses politik dan lembaga serta cara menciptakan legitimasi politik.
Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman merupakan pemantik diskursus mengenai developmentalisme atau pembangunan ini, Truman dalam pidato pelantikannya sebagai presiden (20/01/49) seperti termaktub pada doktrin four points program yang selanjutnya menjadi kerangka politik luar negeri AS pada masa itu yang mana program ini meliputi kerjasama internasional PBB, pemulihan ekonomi dunia, pertahanan negara-negara dunia bebas dari ancaman agresi yang bermuara pada pembentukan aliansi-aliansi militer, dan pemanfaatan iptek bagi kemajuan bangsa-bangsa (Dawam Rahardjo, 2009).
Motif utama kelahiran developmentaslime ini adalah strategi untuk membendung pengaruh komunisme di negara-negara dunia ketiga yang cenderung memilih satu dan bentuk lain sosialisme. Asumsinya, kemiskinan merupakan sumber utama penyebaran ideologi komunisme, olehnya itu untuk membendung penyebaran komunisme harus dengan pembangunan ekonomi yang mampu menghapus kemiskinan tersebut.
Wacana pembangunan setelahnya menjadi isu sentral dipelbagai negara, khususnya di negara-negara berkembang. Para ilmuwan di negara paman sam pun dikerahkan untuk mensosialisasikan dan memberikan kontribusi pemikirannya pada gagasan baru tersebut.
Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat mendapatkan sambutan luar biasa dari negara berkembang, Dunia ketiga yang ekonominya lemah secara otomatis terpikat. ‘Jimat’ pembangunan menebarkan optimisme dan harapan bahwa dengan pembangunan ekonomi negara mereka akan bertambah maju dan modern. Gagasan pembangunan mendapatkan respon dari negara berkembang karena disaat bersamaan pada dekade itu, banyak diantara mereka (Asia, Afrika dan Amerika Latin) yang baru terbebas dari kolonialisme, dan memerlukan bantuan untuk memulai proses pembangunan, menata infrastruktur maupun tata sosial-politiknya sebagai negara yang baru merdeka.
Sejak saat itulah relasi ‘ketergantungan’ negara-negara berkembang terpatri kuat pada negara-negara maju hingga sekarang ini, negara kapitalis yang mengeksplotasi segala sumber daya yang dimiliki oleh negara berkembang atas nama kemaslahatan bersama. Hegemoni negara maju mencengkeram kuat, mereka menjadi penafsir tunggal atas segala yang berkaitan dengan negara berkembang.
Paradigma Hijau
Developmentalisme atau pembangunanisme yang terjadi di negara berkembang dimaknai sebagai pembangunan ekonomi an sich. Sementara pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang meletakkan parameter pertumbuhan ekonomi sebagai indikasi mutlak atas keberhasilan dan kegagalannya.
Dalam konteks Indonesia, perspektif developmentalisme (dengan berbagai modifikasinya) sejak era soeharto sampai sekarang masih menjadi acuan utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan selalu diasosiasikan berdasarkan capaian grafik penambahan infrastuktur, angka-angka pertumbuhan ekonomi dan prosentase angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan.
Paradigma pembangunan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi mendorong eksploitasi dan eksploirasi sumber daya alam secara membabi buta demi memenuhi agregat perekonomian yang sudah dicanangkan, akibatnya tatanan ekologi dan struktur nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat rusak parah. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2 % dari hutan Indonesia menyusut setiap tahunnya. Data kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 persen species mamalia dunia, 7,3 persen species reptil dan amfibi, serta 17 persen species burung dari seluruh dunia.
Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia – termasuk di dalamnya hutan Indonesia – secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia.
Mengingat posisi strategis Indonesia sebagai ‘jantung’ dunia, hendaknya ini menjadi variabel atau pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemda dalam merumuskan kebijakan atau program pembangunan di daerah mereka. Jika kita cermati postur APBD (pemda) di seluruh Indonesia orientasinya lebih pada pembangunan infrastuktur, mengejar pembangunan mega project dengan anggaran besar melalui pendanaan APBN atau Swasta, maka tak heran jika banyak Bupati, Walikota atau Gubernur lebih sering tinggal di Jakarta dibanding di daerahnya sendiri.
Mirisnya, sesat pikir yang menjangkiti para pemimpin di daerah bahwa pembangunan infrastruktur/fisik merupakan cara mudah untuk mengembalikan biaya politik dana atau mengumpulkan pundi-pundi untuk persiapan kontestasi politik berikutnya, logika memburu rente sudah sangat akut, sehingga jangan heran jika dibanyak daerah, misalkan pembangunan perkantoran, meski masih ada gedung layak pakai tetapi dianggarkan lagi pengadaan gedung baru. Secara faktual infrastruktur memang menjadi kebutuhan mendesak untuk bisa mengakselerasi kemajuan. Tetapi yang menjadi koreksi mendasar adalah paradigma yang melatari rumusan kebijakan yang akan diimplementasikan.
Pertimbangan akan keberlangsungan masa depan harus menjadi kerangka pikir, paradigma pembangunan harus senantiasa mengacu pada keseimbangan ekologis dan tatanan sosial-budaya, kemajuan merupakan pencapaian secara ekonomi dan teknologi sekaligus tumbuh kembangnya nilai-nilai keadaban. Bangunan nan megah tak sebanding nilainya dengan struktur ekosistem dan konstruksi sosial-budaya yang dirangkai dalam bilangan waktu ratusan tahun dimana harmoni dan nalar sehat menjadi pilarnya. Era ini, mengutip Syech Hossein Nasr merupakan fase ‘krisis manusia modern’. Wallahu ‘alam bishawwab
Muzakkir Djabir. Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Transformasi (PUSARAN) Indonesia
