MAKASSAR, EDUNEWS.ID-Beredar poster seruan aksi nasional yang bertajuk ‘Jokowi End’ beredar di media sosial Twitter. Berdasarkan poster tersebut, terlihat sebuah seruan aksi yang rencananya akan digelar pada Sabtu, 24 Juli 2021 besok. Dalam poster tersebut juga tertera logo brand seperti, Shoope Food, Grab, Gojek, dan aliansi mahasiswa.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar, Akbar saat dimintai tanggapan terkait seruan tersebut mengungkapkan, bahwa penyampaian pendapat di depan umum adalah hak semua warga negara, namun juga tentu harus dengan cara-cara yang elegan.
“Menyampaikan aspirasi adalah hak bagi semua warga negara yang tidak boleh dibatasi dan diintervensi. Namun juga menjadi catatan penting, aksi demonstrasi yang anarkis tidak bisa dibenarkan, sama halnya dengan tindakan represif aparat terhadap demonstran,” kata Akbar saat dihubungi oleh kru edunews.id, Jumat (23/7/2021).
Mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Makassar ini menuturkan, perlu ditekankan bahwa sebagai warga negara yang baik harus juga mengedepankan keselamatan bersama.
“Mengingat kasus aktif covid-19 masih cukup tinggi,” ucap Akbar.
Ia menilai, terkait dengan imbauan dari pihak aparat meminta penyampaian aspirasi secara online atau dengan cara audiensi, maka pemerintah mesti hadir untuk mendengarkan aspirasi tersebut.
“Sebaiknya pihak-pihak pemerintah mesti yang membuka ruang dan menfasilitasi masyarakat yang resah,” ungkapnya.
Saat ditanyai apakah juga akan ikut dalam agenda aksi tersebut, Akbar mengungkapkan jika saat ini pihaknya terus melakukan kajian dan konsolidasi secara internal di HMI.
“Kita akan melakukan kajian internal, sembari menunggu perkembangan situasi publik,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, media Sosial (Medsos) di berbagai daerah ramai beredar ajakan agar masyarakat di beberapa kota turun ke jalan pada Sabtu 24 Juli Besok. Polri pun meminta aksi serentak itu tidak dilakukan mengingat kasus Corona di Indonesia masih tinggi.
“Kita berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka COVID-19 yang masih tinggi,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).
Argo mengingatkan soal konsekuensi warga yang mengganggu ketertiban. Mereka, kata Argo, bakal diamankan polisi.
“Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum, ya kita amankan,” tuturnya.
Lebih lanjut Argo menyatakan bukan berarti warga tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Melihat kondisi saat ini, Argo menilai masyarakat lebih baik menyuarakan pendapatnya secara online.
“Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online dan lain-lain,” ucap Argo.
Adapun seruan aksi itu disebarkan oleh akun @blokpolitikpelajar di Instagram dan di WhatsApp. Aksi diklaim akan dimulai besok selama berhari-hari di beberapa kota, mulai Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.
Blok Politik Pelajar sendiri menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.
