News

Bahas KIP, Komisi Informasi Temui PDIP

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – DPP PDI Perjuangan menerima jajaran Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam rangka diskusi dan rencana deklarasi keterbukaan informasi publik partai politik.

PDI Perjuangan mengapresiasi kunjungan tersebut, dan ingin membuktikan pada publik tentang pengelolaan partai yang akuntabilitas dan transparan.

“Ya ini merupakan hal sangat baik sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi partai politik di dalam mengelola seluruh kekuasaan politik yang berasal dari rakyat,” ujar Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di DPP PDIP, Jalan. Diponegoro, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Hasto mengungkapkan, upaya tersebut sudah dipersiapkan PDIP sejak tiga tahun lalu dalam merespon berbagai kritik yang diberikan kepada PDIP, dengan memperbaiki kinerja partai melalui sekolah partai, sekolah kaderisasi dan juga dalam mengelola keuangan partai.

Sehingga kami berikan dukungan sepenuhnya bahkan kami sudah mempersiapkan sejak 3 tahun lalu bagaimana partai merespon berbagai kritik yang diberikan pada kami dengan memperbaiki kinerja partai politik melalui sekolah partai dan sekolah kaderisasi partai dan juga keuangan partai.

“Jadi kami (PDIP) punya rekening gotong royong sebagai wadah bagi anggota partai, masyarakat yang punya kepedulian membantu PDIP dan itu juga diaudit oleh akuntan publik itulah sebagai bagian komitmen kami dan kami siap juga terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan kajian terhadap pengelolaan keuangan partai,” ungkap Hasto.

Ia juga menuturkan, dalam hal pengelolaan partai, PDIP melakukannya secara terbuka dan mengedepankan transparansi. Hal itu terbukti, untuk menunjukkan fairness atau rasa keadilan di partainya, proses penempatan jabatan strategis di partainya pun dapat diketahui oleh masyarakat.

Badan Publik

Hal senada disampaikan Komisioner KIP, Gede Narayana, yang mengungkapkan alasannya mendatangi parpolpeserta Pemilu 2019 ialah berdasarkan rapat pleno lembaganya untuk monitoring evaluasi kepada badan publik yang terdiri dari 7 klasifikasi, salah satunya parpol.

Narayana menegaskan, monitoring evaluasi ini ialah, ingin bersinergi dengan partai politik dalam rangka komitmen partai politik mendukung keterbukaan informasi publik dalam tahun politik.

Apalagi dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan bahwa informasi harus terbuka. “Kami harapkan semua dukungan parpol dalam rangka usulan UU, untuk menunjukkan kepatuhan parpol melaksanakan amanat konstitusi tersebut,” tuturnya.

Hadir dalam deklarasi dan diskusi tersebut jajaran pengurus DPP PDIP antara lain, Wasekjen Eriko Sotarduga, Wasekjen PDIP yang juga wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, anggota Komisi I Fraksi PDIP, Charles Honoris serta sejumlah pengurus alat kelengkapan PDIP.

To Top