JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dewan Pers meminta Tempo menyampaikan permohonan maaf ke Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Selain itu, Tempo juga diminta melayani hak jawab Bahlil.
“Teradu (Tempo) wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu (Bahlil) secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima,” tulis Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam surat resmi yang dilihat edunews.id, Jumat (22/3/2024).
Dewan Pers meminta Bahlil memberikan hak jawab kepada Tempo selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah surat dari Dewan Pers tersebut diterima.
“Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab dimuat. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu, maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab,” jelas surat tersebut.
Lebih lanjut, dalam surat Dewan Pers tersebut, Tempo terbukti melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat.
Di dalam surat tersebut juga dijelaskan jika Tempo tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda senilai Rp500.000.000 dan keputusan ini pun bersifat final dan mengikat secara etik.
Sebelumnya, Bahlil membuat aduan ke Dewan Pers Bahlil perihal Majalah Tempo berjudul “Main Upeti Izin Tambang”.
Bahlil juga mengadukan Podcast “Bocor Alus” milik Tempo karena membahas soal berita serupa yakni “Dugaan Permintaan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia”.
Menurutnya, informasi tersebut tidak benar.
