News

DPR dan Pemerintah Diminta Hapus Pasal Penghinaan Presiden

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) meminta DPR dan Pemerintah untuk menghapus pasal penghinaan presiden dalam RUU Hukum Pidana. Sebab upaya menghidupkan pasal penghinaan presiden sama saja mengembalikan watak kolonial dan menumbuhkan kanker demokrasi.

“Seperti diketahui pada Rabu 30 Mei 2018, Pemerintah dan DPR telah menggelar rapat untuk membahas materi – materi dalam RUU Hukum Pidana. Salah satu materi pembahasan adalah mengenai ketentuan-ketentuan mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 238 RUU Hukum Pidana,” kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara di Jakarta, Ahad (3/6/2018).

Menurut Anggara, dalam pembahasan pada Rabu 30 Mei 2018 pemerintah mengusulkan alternatif terhadap ketentuan Pasal 238 RUU Hukum Pidana. Dalam Pasal 238 ayat (1) dinyatakan setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ayat (2) menyatakan tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Di bagian keduanya kata dia, memuat pengaturan tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat (1) menyatakan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ayat (2) menegaskan tidak merupakan penyerangan kehormatanatau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Sementara ayat (3) menyatakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Dan dalam ayat (4) dinyatakan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh kuasa presiden atau wakil presiden.

“Terhadap keentuan penghinaan presiden dan usulan perubahan dari pemerintah, ICJR tetap meminta agar DPR dan pemerintah untuk menghapus ketentuan tersebut dalam RUU Hukum Pidana,” ujarnya.

Ketentuan Pasal 238 dan usulan perubahannya dalam pandangan Anggara, malah membuat watak kolonial dalam RUU Hukum Pidana kembali muncul. Padahal Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ketentuan – ketentuan mengenai penghinaan Presiden tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Secara umum, pasal – pasal penghinaan Presiden akan menghidupkan lagi kanker dalam demokrasi. Dari sisi sejarah, Pasal 238 itu sendiri berasal dari ketentuan pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang sejak awal memang ditujukan untuk melindungi posisi Raja atau Ratu Belanda dan para pewaris tahta kerajaan Belanda.

To Top