JAKARTA, EDUNEWS.ID – Laporan World Economic Forum pada tahun 2015 menggarisbawahi bahwa Indonesia saat ini sedang kekurangan akut akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu duduk di kursi manajerial, di mana pada tahun 2020 diproyeksikan jika negeri ini hanya mampu menyediakan 56 persen dari kebutuhan SDM di posisi manajer tingkat menengah.
Hal itu menandakan bahwa Indonesia jelas-jelas tengah menghadapi jurang yang begitu dalam untuk menjembatani apa yang dunia akademi hasilkan dan apa yang dunia industri inginkan.
Mantan menteri perdagangan serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Mari Elka Pangestu mengatakan ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap lebarnya jurang antara dua dunia tersebut. Beberapa di antaranya yakni kurangnya peralatan dan mesin yang relevan di sekolah-sekolah teknik dan kejuruan, kebijakan tenaga kerja yang ketat sehingga menghambat transfer teknologi dari perusahaan asing, dan dipekerjakannya pekerja terampil asing.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menciptakan apa yang disebut sebagai peta jalan (roadmap) program pemagangan dalam dan luar negeri untuk mengisi jurang tersebut.
“Kami sedang menggarapnya,” kata Darmin, seperti dikutip dari The Jakarta Post.
Program tersebut, lanjut Darmin, diusahakan dapat berjalan awal tahun depan dengan melibatkan empat kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, pendapat berbeda dikemukakan oleh Hadi Subhan, pakar hukum dan ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga. Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan lebih dari hanya sekedar membuat peta jalan.
“Hal itu tidak efektif. Sebaliknya, pemerintah seharusnya merevitalisasi pendidikan kejuruan,” katanya.
Sayangnya, pendidikan kejuruan sering kali juga bukan merupakan solusi. Data terakhir dari BPS menunjukkan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) ternyata menyumbangkan hampir 21 persen pengangguran dari total 7,56 juta penganggur.
Selain itu, masih terdapat pula stigma bahwa SMK maupun sekolah vokasi bukanlah merupakan pendidikan yang bergengsi. Perlu diketahui, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga di belahan bumi yang lain.
Kini bukannya lagi gengsi akademisi dan dunia industri yang dipertaruhkan. Bencana sudah di depan mata, dan sinergi yang makin erat antara pemerintah, dunia pendidikan dan dunia industri akan semakin dibutuhkan. Sudah saatnya Indonesia terlepas dari masalah klasik ini.
