Ekonomi

Desentralisasi Ekonomi Belum Berhasil

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan desentralisasi ekonomi belum sepenuhnya berhasil apabila dibandingkan dengan desentralisasi di sektor politik, fiskal, dan administrasi.

“Desentralisasi ekonomi tidak terlalu berhasil, salah satunya karena daerah otonom terlalu banyak,” kata Bambang saat peluncuran Forum Pembangunan Indonesia atau Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan melalui Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Bambang, pemberlakuan desentralisasi tersebut kurang dapat dikelola secara hati-hati dan menyebabkan banyaknya pemekaran daerah otonom.

“Kalau daerahnya terlalu banyak maka biaya tetapnya akan makin banyak. Tetapi kemudian efektivitasnya dari skala ekonomi menjadi lebih kecil karena daerah itu menjadi tidak bisa lebih mandiri dibandingkan kalau dia punya area yang lebih besar,” jelasnya.

Bambang berpesan bahwa daerah harus mampu memberdayakan anggaran untuk mulai lebih didorong ke arah penciptaan pertumbuhan dan pembangunan. “Jangan hanya dihabiskan untuk kegiatan yang sifatnya rutin. Karena kalau daya dorong anggarannya kecil ya selamanya daerah itu sulit berkembang,” ujar dia.

Ketimpangan Daerah

Terkait pemerataan ekonomi, Bambang menyatakan Bappenas akan mendorong optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa sebagai upaya mengurangi ketimpangan antara kawasan barat dan timur Indonesia.

“Kami menyadari kontribusi Jawa (terhadap ekonomi nasional) 58 persen relatif kurang adil kalau melihat pulau Jawa tidak terlalu luas dibandingkan yang lain,” kata Mantan Menteri Keuangan itu.

Bappenas mencatat 80,15 persen perekonomian Indonesia berasal dari Jawa dan Sumatera. Andil produk domestik regional bruto (PDRB) di Jawa mencapai 58,49 persen terhadap nasional pada 2017 dan Sumatera 21,66 persen.

To Top