Ekonomi

Masalah Pembebasan Lahan di Papua Barat Dikeluhkan Para Pengembang

 
 
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Papua Barat kerap terbentur pembebasan lahan. Hal itu karena sebagian besar tanah di daerah tersebut merupakan tanah adat sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk proses pembebasannya, selain harga yang lebih mahal.
Tanah adat biasanya dijual dengan harga lebih mahal. Padahal dengan harga jual yang sudah dipatok pemerintah, idealnya untuk pembangunan rumah bersubsidi pengembang harus mencari tanah dengan harga sekitar Rp 100 ribu per meter persegi.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Papua Barat, Marla Beatriecs Kailola menjelaskan, penyediaan lahan menjadi kendala utama dalam pengembangan rumah bersubsidi untuk MBR di Papua Barat.
Beberapa upaya sedang dilakukan, salah satunya saat ini REI Papua Barat tengah menginisiasi supaya pelepasan tanah adat bisa cukup dilakukan oleh Tetua Adat supaya lebih efisien.
Untuk merealisasikan hal tersebut, REI Papua Barat tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Soal kepastian waktu dan status tanah ini penting, karena jika dibiarkan akan menganggu minat investor untuk masuk ke Papua Barat khususnya iklim investasi di sektor properti,” kata Maya, demikian dia lebih sering dipanggil, Ahad (29/4/2018).
Hambatan lain dalam penyediaan rumahrakyat di Papua Barat, menurut Maya, adalah pembuatan sertifikat tanah yang masih butuh waktu lama. Kondisi itu disebabkan karena kurangnya tenaga ukur yang bersertifikat di Papua Barat.
Demikian juga analis di perbankan masih sangat kurang di daerah tersebut, sehingga per bulan satu pengembang hanya bisa melakukan akad kredit untuk satu hingga tiga rumah saja. Padahal yang mau membeli dan akad kredit rumah sangat banyak.

To Top