Hukum

Eksistensi NGO Anti Korupsi dan Maraknya OTT KPK, Begini Wawancara Khusus dengan Djusman AR

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Akhir-akhir ini perhatian terhadap Lembaga Anti Rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyita perhatian publik, salah satu sebabnya karena sering kali terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di berbagai daerah khususnya kepala daerah.

Seperti kita ketahui, Pemberantasan korupsi tentu butuh kerjasama semua pihak.

Djusman AR sebagai penggiat anti korupsi, saat diwawancarai mengungkapkan peran dan kehadiran NGO anti korupsi dalam hal pemberantasan korupsi.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan kru edunews.id, dengan Djusman AR, Rabu (22/9/2021).

 

Pertama,  Bagaimana Peran Kehadiran NGO anti Korupsi terhadap pemberantasan Korupsi ?

Saya kira terkait dengan peran serta  keterlibatan masyarakat khususnya NGO anti korupsi terhadap pemberantasan korupsi, jika mengacu UU nomor 31 tahun 1999 beserta perubahannya UU Nomor 20 tahun 2021, kemudian diatur juga  dalam PP Nomor 71 tahun 2000 dan PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat.  Bahwa disana jelas ada hak dan tanggungjawab masyarakat khususnya NGO  hak  mencari, memperoleh, memberi informasi memberi saran dan pendapat bahkan termasuk tindakan kritis terhadap APH dalam hal penanganan anti korupsi.

Nah yang dibutuhkan saat ini bagaimana eksistensi dan kehadiran NGO atau LSM tidak hanya sebatas penampakan saja bahwa disana NGO atau LSM anti korupsi. Yang dibutuhkan  negara saat ini adalah ada komitmen, ada konsisten yang tinggi untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan atau penindakan. Penindakan yang dimaksud adalah  bergerak cepat melakukan tindakan investigasi yang kemudian melakukan telaah berujung bukti pada pelaporan. Itu adalah wujud peran serta masyarakat yang dijamin konstitusi. Apalagi jika  melibatkan penyelenggara negara. Kan jelas disana ada juga terkait dengan hak dan kewenangan masyarakat. Khususnya dalam hal wujud peran serta masyarakat.

 

Bagaimana Sinergi NGO anti Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal Peran Serta Masyarakat, Kaitannya dalam hal Pencegahan dan Pengaduan?

Alhamdulillah sejauh ini kami di lembaga anti korupsi, saat ini dipercayakan oleh tiga lembaga, mulai dari Lembaga Peduli Sosial Ekonomi, Budaya Hukum dan Politik (LP-SIBUK) Sulsel dan Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar serta Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi Alhamdulillah sinergi berlangsung baik. Ukurannya adalah, pertama hasil investigasi atau monitoring lembaga kami yang diteruskan ke aparat penegak hukum selama ini tidak ada yang macet. Sejauh ini berbuah hasil, artinya telaah atas kinerja lembaga kami, sejauh ini bukan hanya sebatas investigasi saja. Tetapi ada pendapat atau perspektif yang sama antara kami atas nama lembaga dengan aparat penegak hukum. Apakah itu yang kami laporkan di kepolisian, di kejaksaan ataupun di KPK.  Baru baru ini kami angkat kasus dan Alhamdulillah terbukti lagi.

Sebagai penggiat anti korupsi ada penguatan dalam aspek  SDMnya, khususnya berkaitan dengan telaah yang berkaitan dengan apa sih itu yang dimaksud dengan korupsi, bagaimana ciri korupsi. Diperlukan ilmu hukum dan ilmu keuangan negara dalam hal memahami korupsi. Ada penguasaan Ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ilmu keuangan negara dalam hal bagaimana mengetahui kerugian negara. Yang dimaksud dengan korupsi itu ada perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara

Bagaimana mengidentifikasi perbuatan melawan hukum tentu butuh ilmu hukum, bagaimana mengidentifikasi adanya kerugian negara butuh ilmu keuangan dan audit.

Dalam kepengurusan lembaga ini memang ada pembagian tugas yang komprehensif, ada dari pidana, ada dari keuangan ada bahkan dari mantan APH. Termasuk juga auditor-auditor, punya visi yang sama bagaimana membebaskan negeri ini dari praktek korupsi

Bagaimana Tanggapan bang Djusman terkait dengan OTT  yang Dilakukan oleh KPK terhadap Beberapa  Kepala Daerah, Seperti yang Terjadi  di Sulsel dan Salah Satu Kepala Daerah di Sultra, Bupati Kolaka Timur ?

Satu kata apresiasi terhadap KPK. Dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) baru baru ini mulai dari Sulsel, lalu yang hangat di Sultra tepatnya di Kolaka Timur, tentu ini adalah pembuktian bahwa KPK itu tidak pernah tidak ada di satu titik. KPK tidak pernah tidak ada di satu tempat. Artinya kerja yang spesifik atau pembuktian seperti itu menjadi wajib bagi kami penggiat anti korupsi untuk mensupportnya tentunya dengan tetap memberikan saran dan kritik atas kinerjanya, mana  yang harus disempurnakan

Ada hak masyarakat khususnya LSM atau NGO untuk memberikan saran dan pendapat, itu juga menjadi bagian peran serta masyarakat. Lalu kemudian, penegakan hukum mustahil terlaksana dengan baik atau optimal tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Di sini eksistensi kita hadir. Harapan kita setelah ini berlanjut tidak hanya di Sulsel dan sultra, masuk ke Sulawesi tengah, Gorontalo Manado dan Sulbar.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top