Hukum

PB HMI Minta Pemerintah Transparan Soal Draf Terbaru RKUHP

dokumentasi aksi tolak rkuhp tahun 2019

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pembahasan lanjut mengenai draf Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilakukan secara tertutup menimbulkan polemik.

Dilansir dari kompas.com, Kabag Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman, mengatakan bahwa draf masih dalam tahap penyempurnaan, Senin (20/6/2022).

“Untuk draf terbaru kami belum dapat mempublikasikannya karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draf baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat,” ungkapnya.

Sedangkan Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, meminta agar semua pihak tidak menuduh pemerintah dan DPR bersikap tertutup karena belum juga membuka draf RKUHP.

Menanggapi hal tersebut, Wasekjend PB HMI MPO, Muhammad Aldiyat Syam Husain, mengatakan bahwa pembahasan draf RKUHP secara tertutup merupakan bentuk pemerintah yang antikritik.

“Ada apa? padahal, keterbukaan membuka draf RUU adalah amanat UU, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 yang mensyaratkan pembuatan UU harus berdasarkan asas keterbukaan,” ujarnya.

Aldiyat pun menegaskan bahwa penolakan RKUHP sejak 2019 lalu bukan penolakan yang tak berdasar.

“Bergulirnya aksi tolak RKUHP sejak 2019 sampai hari ini mungkin jadi alasan sebenarnya. Protes dan penolakan RKUHP dari masyarakat sipil dan mahasiswa bukanlah kritik yang tidak memiliki dasar karena ditemui pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi September tahun 2019,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa hal hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat harus mempertimbangkan masukan khalayak.

“Sangat mengkhawatirkan jika draf baru RKUHP ini dibahas secara tidak transparan, tidak ada ruang dialog, dan terkesan tertutup, yang ujung ujungnya langsung diketuk palu.”

Diketahui bahwa saat ini draf RKUHP yang beredar merupakan tahun 2019 yang batal disahkan.

“Kami menilai dalam draf RKUHP berpotensi sangat berbahaya untuk kepastian hukum dan juga akan berdampak pada perlindungan HAM. Untuk itu, pemerintah harus berani membuka draf RKUHP yang baru supaya masyarakat sipil juga mengawal dan memantau,” tandasnya.

(rls/ash)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com