Nasional

Berikut 3 Jalan Selesaikan Polemik TWK 75 Pegawai Versi Setara Institute

Logo Setara Institute.

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Setara Institute, Hendardi menilai terdapat tiga jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan polemik tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam asesmen Tes Wawasan. Menurut Hendardi, jika dibiarkan berlarut akan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Untuk mengakhiri kontroversi yang merugikan agenda pemberantasan korupsi, langkah-langkah nyata bisa ditempuh,” kata Hendardi dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

Pertama, Presiden Joko Widodo konsisten mendukung penegakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang disetujuinya pada 2019 silam. Salah satunya dengan menjamin independensi KPK mengatur dirinya sendiri karena KPK adalah self regulatory body.

“Atau bisa mengeluarkan Perppu pembatalan UU 19/2019, sehingga kisruh alih status ini tidak terjadi dan tidak menyandera pimpinan KPK,” katanya.

Kedua, KPK bersama badan terkait menjelaskan ihwal TWK dan mencari solusi-solusi yang tidak kontroversial, termasuk kemungkinan pemberian penugasan-penugasan khusus selama 75 pegawai KPK belum beralih status dan/atau memberikan kesempatan tes susulan.

“Jalan ketiga, bagi 75 pegawai KPK melakukan upaya hukum sesuai dengan mekanisme yang tersedia,” ungkapnya.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi. Hendardi menilai terdapat tiga jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan polemik tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam asesmen Tes Wawasan. Menurut Hendardi, jika dibiarkan berlarut akan berdampak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setara Institute meminta Presiden Jokowi konsisten dukung UU No 19 tahun 2019
Sebelumnya, KPK, Firli Bahuri mengaku bakal menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Menurut Firli, KPK perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Kami, Pimpinan KPK dan sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kami bekerja. Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kami pegang teguh dan kami tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan Menpan RB dan Kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain,” ujar Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Menurut dia, tindak lanjut 75 pegawai KPK tersebut juga harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kami tindak lanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain ada Menpan ada Kumham yang mengatur regulasi ada KASN ada LAN, ada BKN. Inilah yang kami kerja samakan,” tutur Firli.

 

 

rpl

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top