Nasional

Berjumlah 21 Komisi, PB HMI MPO Komitmen Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah

Sejumlah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Periode 2020-2022

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) Affandi Ismail menegaskan akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Indonesia.

“PB HMI akan tetap, akan selalu kritis, yang memberikan solusi terhadap semua kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah,” katanya saat diwawancarai via Telepon, Minggu, (29/06/2020).

Lanjut Affandi, dirinya mengungkapkan salah satu alasan memperbanyak komisi didalam tubuh PB HMI MPO untuk mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Makanya komisi yang kita buat itu, kenapa komisinya banyak, agar kedepan semua aspek yang diurusi oleh negara ini itu juga menjadi fokus perhatian kita” ungkapnya.

Sementara itu, dirinya memastikan kebijakan pemerintah akan selalu melewati pengkajian mendalam di PB HMI sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Tentunya tidak semua kebijakan pemerintah itu harus kita tolak. Menerima, menolak atau mengkritisi tentu itu harus melalui pengkajian yang mendalam yang tentunya akan dilakukan oleh komisi yang ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, struktur pengurus besar HMI periode 2020-2022 memiliki 21 komisi kebijakan. Harapannya, dengan semakin banyaknya komisi tersebut semakin memudahkan PB HMI melakukan kajian dan pengawalan terhadap kebijakan pemerintah di berbagai sektor.

(tas)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top