JAKARTA, EDUNEWS.ID – Beberapa hari yang lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifa Rosyidi melakukan protes terhadap organisasi profesi guru lainnya.
Unifa menilai usulan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) untuk menghadirkan guru dalam acara Hari Guru Nasional (HGN) yang akan dipusatkan di Sentul 26-27 November 2016 mendatang tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Ia menuturkan pemerintah tak akan mampu berbuat banyak tanpa PGRI, karena hanya PGRI yang mampu menghadirkan 10.000 guru diacara tersebut nantinya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Rahlim Rahim mengatakan agar PGRI tidak perlu bangga dengan massa besar.
“IGI sanggup menghadirkan guru yang betul-betul guru, bukan dosen, bukan pejabat pemerintah dan juga tentunya bukan hanya pemerhati pendidikan untuk hadir di Sentul jika hanya itu yang menjadi acuannya,” jelas Ramli dalam siaran persnya, Minggu (13/11/2016).
Ramli menjelaskan audensi IGI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada 28 Oktober 2016 lalu, IGI sanggup menghadirkan 20.000 guru di Sentul dan Ramli yakin mereka datang berdasarkan hati nurani.
“Jadi pernyataan ibu Plt Ketua PB PGRI sangat tidak beralasan. Apalagi selama ini PB PGRI mendatangkan orang dengan cara memotong gaji guru atau menggunakan anggaran negara,” ujar Ramli.
IGI dalam melaksanakan kegiatannya, lanjut Ramli, tak harus selalu menggunakan anggaran negara. Meskipun nanti PGRI menarik diri dari kegiatan HGN tersebut, Ramli tetap yakin bersama organisasi profesi guru lainnya tetap mampu menghadirkan 10.000 guru.
“IGI bulan April yang lalu berhasil membuat kegiatan 1000 guru menulis di gedung Kemendikbud. Jika pelatihan menulis saja bisa 1000 guru, apalagi sekedar 10.000 guru buat Yel-Yel saja,” ungkap Ramli.
Ia menuturkan sebernarnya tidak mau merespon pernyataan dari Plt Ketua PB PGRI tersebut karena IGI hanya ingin fokus pada upaya peningkatan mutu guru. Namun, kesan meremehkan organisasi profesi guru yang lain tidak dapat ditolerir, dan tidak menerima pelecehan yang dilakukan oleh Plt Ketua PB PGRI tersebut.
