Nasional

KPK Tetapkan Azis Syamsuddin sebagai Tersangka, Berikut Tanggapan Guru Besar dan Pegiat Anti Korupsi

Pegiat Anti Korupsi Djusman AR (kiri) dan Guru Besar Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Prof Marwan Mas.

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendapat tanggapan dari akademisi dan Pegiat Anti Korupsi.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa (Unibos) Prof Marwan Mas mengatakan penetapan tersangka Azis Syamsuddin oleh KPK terlambat karena dari awal kuat dugaan kejadian tersebut tidak lepas dari Politisi Partai Golkar.

“Yang pertama dia tempati rumah rakyat (Dinasnya) untuk bahas korupsi dan yang kedua dia ini Pimpinan Wakil Rakyat,” kata Prof Marwan Mas kepada redaksi Edunews.id, Kamis (23/9/2021).

“Saya kira sudah kuat dugaan memang KPK menetapkan dia sebagai tersangka meskipun terlambat tapi saya kira dari pada tidak, ya sudah cukuplah,” tambahnya.

Ia menganggap bahwa jika kejadian tersebut dibiarkan dan dicontoh oleh wakil rakyat yang lainnya bisa membahayakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jadi seperti inilah dugaan-dugaan korupsi kalau dia dibiarkan hanya satu pihak saja yang dijadikan tersangka sementara ada yang pejabat negara yang diduga terlibat ini kan fasilitas, kenapa dia fasilitas karena bupati itu adalah satu partai dengan dia dan ini sesuatu yang tidak wajar atau sesuatu yang tidak bagus,” ujarnya.

Dirinya menyayangkan sekelas Pimpinan DPR RI menjadi fasilitator korupsi di Indonesia hingga memakai rumah jabatannya sebagai tempat transaksi.

“Masa menggoda, menghubugi dan menempati rumah jabatannya itu tempat fasilitator,” ungkapnya.

Lanjut Prof Marwan ia menyebutkan Azis Syamsuddin merupakan aktor dari pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK melalui UU nomor 19 tahun 2019.

“Inilah wakil ketua ini Azis Syamsuddin yang memang dari awal itu bagaimana itu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang di dalamnya itu dibentuk Dewan Pengawas (Dewas KPK) dialah ini tolo’nya (disampaikan dalam bahasa Bugis/Makassar) dialah ini orangnya yang menerapkan itu Dewas yang mengawasi KPK, setelah ada Dewas yang mengawasi KPK masa dia tekan-tekan lagi penyidik, keterlaluan memang ini orang,” sebutnya.

Ia juga mengenang kejadian di suatu stasiun TV saat tampil bersama Wakil Menkumham Denny Indrayana. Azis Syamsuddin menjelekkan-jelekkan wajah Denny Indrayana.

“Saya masih ingat itu ketika dia tampil dengan Denny Indrayana yang mantan Wakil Menkumham di televisi. Saya itu paling tidak sukanya dia (Azis Syamsuddin) karna dia hina mukanya wajahnya ini (Denny Indrayana), Denny Indrayana ya Pas-pasan wajahnya tapikan dia cerdas, dia hina itu bilang “Tampang kamu ini tidak cocok Wakil Menkumham” Saya masih ingat itu,” kenang Prof Marwan Mas.

“Saya kira wajar dan bawa segera ke Pengadilan biar tuntas perkara ini. Dalam bahas makassarnya dia ‘Jallakkang’ (disampaikan dalam bahasa Bugis/Makassar) itu kasian ini penyidik hingga penyidik ini berpengaruh kasian, dia berupaya untuk tidak lagi lanjut ke Penyidikan tapi ini sistem yang jalan, akhirnya kena OTT,” tutupnya.

Sementara itu, Pegiat Anti Korupsi Djusman AR mengatakan bahwa menjadi tanda tanya ketika Lembaga Anti Rasuah tersebut tidak menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka karena kejadian itu terjadi di Rumah Dinasnya.

“Pada prinsipnya terkait hal itu memang menjadi pertanyaan bila KPK tidak menetapkan tersangka terhadap Azis Syamsuddin mengingat peristiwa hukum tersebut terjadi di Rumah dinasnya. Bukan hanya soal etik selaku wakil rakyat tapi juga dapat diduga turut serta dalam peristiwa tersebut,” kata Djusman kepada redaksi edunews.id, Kamis (23/9/2021).

Lanjut Djusman AR yang juga Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi itu, dirinya mendukung KPK agar selalu menggunakan langkah hukum yang tegas kepada setiap penindakan.

“Kepada KPK untuk agenda pemanggilan terhadap tersangka besok, sebaiknya KPK menggunakan langkah-langkah tegas demi hukum untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan,” ujar Djusman AR yang diketahui juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel.

Maka dari itu, dirinya meminta kepada KPK agar menahan semua tersangka korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu. Ketegasan tersebut yang dirindukan oleh Pegiat Anti Korupsi di Indonesia.

“Kepada KPK kami minta tahan semua tersangka korupsi, siapapun mereka. Jangan ada perlakuan keragu-raguan. Silakan gunakan haknya berdasar kewenangan dan hukum acara pidana. Masyarakat penggiat anti korupsi merindukan kegarangan KPK,” tegas Djusman AR yang juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar itu.

Menurut Djusman, dengan tidak bermaksud mengabaikan azas praduga tak bersalah, berdasar terungkap dipublik, tindakan tersebut selaku wakil rakyat sangat mencederai nafas demokrasi, sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang sapaannya terhotmat terduga terlibat dalam perkara korupsi menggunakan rumah dinas atau rumah rakyat untuk terjadinya peristiwa hukum suap menyuap.

Sebelumnya, Firli mengatakan kedatangan Azis Syamsuddin pada Jumat, 24 September 2021 besok dinantikan penyidik. Dia berharap Azis Syamsuddin tidak mangkir.

“Ya, tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara,” tutur Firli.

“Kita berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan,” imbuhnya.

Kronologi Azis Syamsuddin Minta Penyidik KPK Urus Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang meminta kepada penyidik KPK unsur Polri Stepanus Robin Pattuju (SRP) agar membantu mengurus perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang ditangani lembaga antirasuah. Azis Syamsuddin dan Syahrial merupakan politikus Partai Golkar.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, permintaan kepada Robin bermula dalam pertemuan yang dilakukan di rumah dinas Azis Syamsuddin. Pertemuan tersebut terjadi pada Oktober 2020.

Menurut Firli, dalam pertemuan tersebut Azis Syamsuddin mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial. Saat itu, Syahrial tengah memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK.

“Dalam pertemuan tersebut, AZ (Azis) memperkenalkan SRP dengan MS karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan di KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” ujar Firli dalam jumpa pers, Kamis (22/4/2021) malam.

Firli mengatakan, usai pertemuan di rumah dinas Azis, kemudian Robin memperkenalkan Syahrial kepada pengacara Maskur Husein untuk membantu permasalahan Syahrial.

Kemudian, ketiganya sepakat dengan fee sebesar Rp 1,5 miliar agar Robin membantu kasus dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai tak diteruskan oleh KPK. Dari kesepakatan fee tersebut, Syahrial telah memberikan Rp 1,3 miliar baik secara cash maupun transfer.

“MS (Syahrial) menyetujui permintaan SRP (Robin) dan MH (Maskur) tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia) teman dari saudara SRP, dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar,” kata Firli.

Firli menyebut, pembuatan rekening bank atas nama Riefka Amalia dilakukan sejak Juli 2020 atas inisiatif Maskur. Setelah uang diterima, Robin kembali menegaskan kepada Maskur dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

“Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta. MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp 438 juta,” kata Firli.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Stepanus Robin, Syahrial, dan Maskur sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Atas perbuatannya, Robin dan Maskur dijerat sebagai tersangka penerima suap, sementara Syahrial pemberi suap.

Robin dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top