Nasional

Mendagri Diminta Tindak Tegas Bupati PPU Abdul Gafur Setelah Mengaku tak Lagi Mau Urus Covid-19

Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sikap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang tak mau terlibat lagi penanganan Corona (Covid-19) menuai kritik. Mendagri Tito Karnavian diminta tegas menindak Abdul Gafur.

Pernyataan Abdul Gafur yang tak mau lagi mengurusi Corona disampaikan kepada wartawan, Selasa (29/6/2021). Dia merasa tersudutkan.

“Tahun ini, bulan enam, saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain,” kata Abdul Gafur.

Abdul Gafur menjelaskan kegiatan penanganan Corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Pasalnya, pengadaan yang ia lakukan justru disorot.

“Kami mengadakan chamber namun justru jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi,” ujarnya.

Akibat sorotan terhadap keuangan pengadaan ini, dia merasa kesal. Padahal, menurutnya, saat ini kondisinya kejadian luar biasa.

“Keppres Tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apa pun dilakukan. Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala dinas kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti,” tuturnya.

“Oleh sebab itu, saya menyatakan, mau itu statusnya hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau selaku setiap tindakan penangan COVID-19 justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan,” lanjutnya.

Komisi II DPR Minta Mendagri Tegas

Komisi II DPR RI meminta Mendagri Tito Karnavian menindak tegas Abdul Gafur. Komisi II menegaskan bupati wajib dan memiliki tanggung jawab dalam penanganan Corona.

“Sesuai dengan instruksi Presiden, SE Mendagri, semua kepala daerah adalah Kasatgas COVID-19 di daerahnya masing-masing. Maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk mengurus penanganan pandemi ini bekerja sama dengan Forkopimda,” kata Wakil Ketua Komisi II, Junimart Girsang kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Junimart mengatakan kepada daerah yang tidak menjalankan fungsi itu, maka Mendagri bisa mengambil tindakan. Junimart menyebut Mendagri bisa memberikan sanksi tegas.

“Apabila ada kepala daerah tidak menjalankan fungsi penanganan pandemi COVID-19 ini, Mendagri bisa mengambil tindakan tegas kepada kepala daerah yang bersangkutan,” jelasnya.

Legislator PAN Minta Abdul Gafur Mundur

Kritik juga datang dari legislator PAN, Guspardi Gaus. Dia mengatakan kepala daerah tidak bisa menolak begitu saja terkait penanganan Corona.

“Bupati tersebut harus melaksanakan tugas dia sebagai pemerintah, tidak bisa meninggalkan kewajibannya salah satu di antaranya bagaimana mengatur masyarakat, karena sekarang lagi pandemi, dia harus orang pertama yang bertanggung jawab untuk minimalisir. Bagaimana menegur masyarakatnya, itu tugas pokok utama yang harus dilakukan di masa pandemi, tidak ada alasan untuk dia menolak,” kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Anggota Komisi II ini mengatakan bupati PPU tersebut sudah melanggar hukum karena menolak apa yang sudah menjadi tugasnya. Dia lantas meminta bupati itu mundur saja kalau tidak lagi ingin melakukan tugas.

“Kalau dia menolak berarti dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bupati artinya ada pelanggaran hukum yang dia lakukan, ada tugas dan kewajiban yang dia tidak laksanakan, karena masalah pandemi kan lagi luar biasa. Dia kan merupakan satgas di daerahnya, dia yang bertanggung jawab dalam situasi yang berkaitan dengan pandemi,” imbuhnya.

“Dengan dia menolak berarti dia tidak bertanggung jawab, kalau dia tidak bertanggung jawab berarti dia tak mau lagi jadi bupati. Jadi sebagai bupati dia harus punya tanggung jawab tidak bisa diabaikan begitu, kalau tidak bertanggung jawab silakan saja mundur kalau memang tidak mampu me-manage dan mengelola pemerintahan,” lanjut Guspardi.

Tanggapan Kemendagri

Kemendagri memberikan tanggapan atas pernyataan Abdul Gafur. Dia yakin Bupati PPU tak bermaksud lari dari tanggung jawab.

“Pasti maksud beliau bukan lari dari tanggung jawab. Tapi beliau protes aturan yang memberi proteksi kepada penyelenggara negara di masa darurat,” ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

“Seperti contoh harga masker yang dipersoalkan. Saya pikir ada benarnya beliau,” tuturnya.

Bahtiar mengingatkan, kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah terkait penanganan COVID-19 memang harus mendapatkan perlindungan. Dia melihat sikap Bupati Penajam Paser Utara sedang meluapkan kekecewaannya dengan menyatakan tak mau lagi terlibat dalam penanganan Corona.

“Perlindungan atas kebijakan harus jelas. Supaya kekecewaan seperti beliau tak muncul di daerah lain,” sebut Bahtiar.

 

dtk

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top