Politik

Bamsoet Tegaskan UU MD3 Tidak Bikin DPR Kebal Hukum

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak membuat anggota Dewan kebal hukum dan super power. Jika ada anggota Dewan yang terlibat kasus pidana, pasti tetap ditindak.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya, Senayan, Selasa (6/3/2018).

Kesempatan ini dimanfaatkan Bamsoet, sapaan akrab Bambang, untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai latar belakang dan fungsi UU MD3 baru yang disahkan DPR dalam Rapat Paripurna, Februari lalu.

“Banyak yang bilang UU MD3 membuat DPR menjadi kebal hukum. Ini sama sekali tidak benar. Kalau anggota DPR melakukan tindak pidana, tetap bisa diproses. Jangan percaya info hoax yang tak masuk akal,” jelasnya.

Bamsoet membenarkan, memang ada pasal yang mengatur pemanggilan paksa dalam UU MD3 hasil revisi. Namun, pasal tersebut bukan untuk tujuan menjadikan DPR sebagai lembaga sangat kuasa. Pemanggilan paksa itu hanya untuk memudahkan kerja DPR sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasalnya, tambah Bamsoet, selama ini ada pihak-pihak yang seperti malas saat diundang rapat oleh DPR. Padahal, rapat persebut amat penting untuk mengatasi persoalan besar yang terjadi.

“Saya berikan contoh, semisal terkait kecelakaan di berbagai proyek pembangunan yang terjadi beberapa waktu lalu. DPR harus menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan,” ujarnya.

Bayangkan jika pihak-pihak yang dipanggil, misalnya dari kementerian terkait atau dari kontraktor, tidak mau datang. DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas, apa jadinya negara ini? Karena itu, Bamsoet mengatakan Undang-Undang MD3 memberikan aturan main yang jelas tentang bagaimana DPR menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga menerangkan sikap DPR mengenai maraknya peredaran narkoba akhir-akhir ini. Kata dia, DPR mendukung langkah aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba.

“Aparat hukum kita, mulai dari BNN, Polisi, TNI, dibantu Bea Cukai dan Imigrasi sudah satu barisan kompak mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. Buktinya. dalam beberapa pekan ini kita berhasil menggagalkan setidaknya 5 ton narkoba. Ini capaian dan prestasi yang luar biasa bagi penegak hukum,” tuturnya.

Dia juga memastikan bahwa DPR serius untuk ikut memberantas narkoba. DPR telah mengajak Pemerintah sebagai inisiator duduk bersama DPR menyelesaikan revisi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika. Pasalnya, UU Narkotika yang ada saat ini, dianggap kurang kuat dalam memberikan sanksi ke para pengedar.

“Dalam pidato pembukaan masa sidang, saya tegaskan agar segera dilakukan revisi UU Narkotika. Sudah waktunya kita jihad melawan narkotika. Kalau Pemerintah lambat mengusulkan revisi UU Narkotika, DPR akan mengambil langkah untuk mengajukan revisi UU Narkotika menjadi RUU insiatif DPR,” jelasnya.

Bamsoet juga menyampaikan sikap DPR yang tegas menolak perilaku lesbian, gay, biseksual, dan trangender (LGBT). Bukti ketegasan itu, DPR akan memasukkan pasal larangan perbuatan LGBT dalam revisi Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini sedang dibahas DPR.

Di akhir pertemuan, Bamsoet berpesan ke IMM agar memberikan contoh positif kepada generasi muda lainnya. IMM harus menjadi penjaga generasi muda agar tidak tenggelam ke jurang kemaksiatan.

“Saya yakin, para pengurus dan kader di IMM bisa memberikan contoh positif dan teladan bagi generasi muda lainnya. Generasi muda jangan hanya sibuk dan galau dengan masalah percintaan, tetapi juga harus galau terhadap kondisi bangsa. IMM harus mampu memberikan warna berarti bagi kemajuan dan masa depan bangsa,” tandasnya.

To Top