Hukum

Ketua MPR Minta KPK tidak Lakukan OTT Selama Pilkada

 

 

SUMEDANG, EDUNEWS.ID – Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, proses dan sistem demokrasi yang saat ini berjalan membutuhkan biaya yang besar. Hal itulah yang membuat potensi korupsi setiap calon kepala daerah bisa meningkat.

Ia merujuk pada wilayah Jawa Barat yang memiliki wilayah luas dan penduduk banyak. Di Pilgub Jabar, setidaknya membutuhkan 80 ribu saksi saat tahapan pencoblosan nanti. Jumlah itu jika dikalikan dengan biaya Rp 200 ribu, maka anggaran yang harus dikeluarkan kurang lebih sebesar Rp 165 miliar.

“Dengan sistem saat ini sekarang biaya pilkada mahal,” katanya saat ditemui usai menghadiri pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati Soekarnoputri oleh Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Kamis (8/3/2018).

Untuk itu, Ketua umum PAN ini menilai, perlu ada perbaikan sistem Pilkada. Seperti, perubahan kebijakan terkait biaya saksi yang sebelumnya ditanggung calon menjadi tanggungan pemerintah atau parpol mencari biaya sendiri sesuai aturan.

“Kalau tidak begitu, yah itu caranya masing-masing. (Tapi) Kalau cara masing-masing, pasti kemungkinan besar melanggar UU itu besar sekali,” imbuhnya.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut beberapa calon kepala daerah berpotensi kuat menjadi tersangka.

Lebih lanjut, Zulkifli menyarankan KPK tidak perlu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) lagi selama Pilkada berlangsung. Caranya bisa dengan melakukan pemanggilan. “Saya kira ndak usah OTT kita panggil saja satu-satu,” pungkas pria yang akrab disapa Zulhas.

To Top