JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio melihat setiap tokoh memiliki peluang untuk bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Joko Widodo di Pemilu 2019.
Tak terkecuali, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang saat ini tengah disebut-sebut memiliki peluang untuk mendampingi Jokowi di periode berikutnya. “Setiap tokoh selalu ada (peluang), apalagi untuk jadi cawapres Jokowi, syaratnya cuma satu, dipilih sama Jokowi,” ujar Hendri, Minggu (18/3/2018).
Hendri mengungkapkan, Mahfud MD sejak saat ini sebaiknya sudah aktif menjalin komunikasi dengan Jokowi. Tak hanya itu saja, komunikasi juga harus dilakukan Mahfud kepada partai-partai politik yang telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi di Pemilu 2019.
Hal ini guna meyakinkan Jokowi dan koalisi yang di belakangnya untuk memasangkan Mahfud dengan Jokowi. Sejauh ini, baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memasukkan nama Mahfud ke dalam daftar bakal cawapres yang akan ditawarkan kepada Jokowi.
Nama Mahfud, bersanding dengan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB Muhammad Zainul Majdi. PPP memang lebih memilih kalangan agamis atau santri untuk bisa menjadi pendamping Jokowi.
“Jangan cuma PPP. PPP kan juga ada Romi. Jadi pak Mahfud perlu tuh curi-curi perhatian ke NasDem, ke Hanura, PDIP dan lainnya, supaya peluangnya lebih banyak dilirik jokowi,” jelas Hendri.
Pakar hukum tata negara ini, lanjut Hendri juga harus meyakinkan Jokowi bahwa ia memiliki massa sehingga bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi di Pemilu 2019. “Yang paling penting itu PAk Jokowi harus mau milih Mahfud,” tegasnya.
Sekadar informasi, nama Mahfud MD mendadak muncul sebagai kandidat cawapres Jokowi. Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu mengaku tidak ingin dan juga tidak keberatan dengan wacana memasangkannya dengan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.
“Saya katakan tidak ingin, tidak inginnya itu tidak aktif, tetapi saya juga bukan tidak mau, karena kalau mau tak mau itu diartikan sombong. Pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme dan itu ada di tangan Capres dan partai-partai nanti,” kata Mahfud, beberapa hari lalu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
