Nasional

Masyarakat Diminta Tak Terbuai Sembako dari Jokowi

 
 
JAKARTA, EDUNEWS.ID – Persoalan lelang tas sembako bantuan Presiden Joko Widodo senilai Rp 3 miliar yang diunggah laman lpse.kemenkeu.go.id menuai kontroversi. Paket pengerjaan itu ada di anggaran Kementerian Sekretariat Negara.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan tas sembako yang dilelang harus jelas apakah berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 atau memang program pemerintah.
Menurut dia, penyalahgunaan kekuasaan rawan terjadi di tahun politik seperti sekarang ini. “Artinya, seseorang yang menjabat di pemerintahan bisa menggunakan sumber dana untuk kepentingan pribadi,” kata Nizar, Senin (23/4/2018).
Karena itu, Nizar mengingatkan, jangan sampai pembagian sembako yang tujuannya untuk menaikkan elektabilitas Jokowi jelang Pilpres justru menggunakan dana dari APBN. Dia mengingatkan di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil, Jokowi sebagai presiden harusnya bisa berpikir besar dalam membangun peradaban Indonesia.
“Tidak melulu hanya kepentingan jangka pendek untuk kepentingan politik praktis di tahun 2019,” ungkap ketua umum PP Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra) itu.
Nizar menilai bagi-bagi sembako itu tujuannya untuk meraih simpati publik jelang Pilpres 2019. Apalagi saat ini keinginan rakyat untuk mengganti presiden sangat besar.
Tanda pagar (tagar) di media spsial #2019GantiPresiden menghiasi dunia maya. Sedangkan kaus dengan tagar #2019GantiPresiden banyak dipakai oleh rakyat. “Karenanya, sembako yang akan dibagikan itu, jelas untuk meraih simpati publik,” tegasnya.
Maka dari itu, Nizar juga mengharapkan agar masyarakat tidak terbuai dengan bantuan bantuan yang sifatnya transaksional secara politik. “Kepentingan bangsa Indonesia adalah kepentingan bersama seluruh warga dan elitenya,” tuntasnya.

To Top