Politik

Tak Akui KLB, AHY Datangi Kantor KPU RI

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY beserta 34 Ketua DPD PD mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kedatangannya tersebut bertujuan menyerahkan sejumlah dokumen dan berkas untuk mengklarifikasi bahwa acara yang diklaim sebagai kongres kuar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut tidak sah.

“Saya bersama Sekjen Partai Demokrat Bung Teuku Riefky Harsya, didampingi segenap pengurus utama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan juga 34 ketua Dewan Pimpinan daerah-daerah dari 34 provinsi di Indonesia, yang mewakili 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang di tingkat Kabupaten Kota, baru saja menyerahkan sejumlah dokumen, sejumlah berkas kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU Republik Indonesia,” ujar AHY, kepada wartawan di Gedung KPU, Menteng Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021).

Sebelum ke KPU, AHY beserta jajaran sudah menyerahkan dokumen serta berkas yang memiliki tujuan yang sama. Kini giliran ke KPU.

“Tadi sebelumnya kami juga menyampaikan surat dan berkas-berkas yang penting kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kini di KPU, sama maksud dan tujuannya adalah untuk menjelaskan sekaligus mengklarifikasi terkait apa yang terjadi terhadap Partai Demokrat. Di mana sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi perhatian luas masyarakat pada tanggal 5 Maret 2021, dilakukan yang mereka klaim sebagai KLB kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara,” terang AHY.

Saat itu, AHY menyebut upaya akuisisi Partai Demokrat itu sebagai GPKPD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat). AHY menyebut yang hadir di KLB Deli Serdang itu kebanyakan ksder yang dipecat secara tidak hormat.

“(KLB) dilakukan oleh gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat atau kami singkat GPKPD. Segelintir orang, kader dan lebih banyak mantan kader, banyak dari mereka juga yang sudah di berhentikan tetap, dipecat secara tidak hormat, yang bersama-sama dengan KSP Moeldoko mengambil alih mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” katanya.

Lanjut AHY, bukti-bukti otentik yang diserahkan ke Kemenkum HAM dan KPU itu bisa dipastikan keabsahannya dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Menurutnya, KLB Deli Serdang itu tidak memiliki hak suara yang sah.

“Saksinya masih hidup semuanya Insya Allah dan bisa menjelaskan dengan baik, bukti-bukti otentik juga sudah kami serahkan kepada Kemenkumham dan juga KPU. Datanya pun bisa segera di cek dengan sipol, sistem informasi partai politik secara online. Apakah benar yang hadir secara fisik di KLB Deli Serdang itu? Apakah benar mereka yang memiliki hak suara yang sah? Nyatanya tidak, faktanya tidak demikian,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, AHY mendatangi Kemenkumham. AHY menyerahkan dokumen yang menurut PD membuktikan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) ilegal.

“Laporan yang akan kami sampaikan siang hari ini tentu tidak hanya secara verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas yang autentik. Ada 5 kontainer (box) yang sudah kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh GPK PD, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengklaim telah melakukan kongres Luar biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional,” tutur AHY, di depan gedung AHU Kemenkum HAM, Jalan H R Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (8/4/2021).

AHY menjelaskan dia menyerahkan berkas AD/ART PD yang telah disahkan negara dan nama kepengurusan PD saat ini. Dia menegaskan KLB Demokrat tidak memiliki kekuatan hukum.

“Kami menyerahkan konstitusi PD anggaran dasar, anggaran rumah tangga, AD-ART yang juga telah disahkan oleh negara pemerintah, Kemenkumham tahun lalu. Juga kepengurusan kepemimpinan PD berdasarkan kongres ke 5 PD tanggal 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan juga telah disahkan Kemenkumham,” ujar AHY.

 

 

dtk

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top