Politik

Transaksi Politik Menghambat Kemakmuran Bangsa

ILUSTRASI

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Daya saing untuk kemakmuran bagi rakyat dan bangsa akan sulit terwujud selama tidak ada sistem pemerintahan yang bersih. Jelang pelaksanaan kontes politik Pilkada serentak 2018, belakangan rakyat Indonesia disuguhi adegan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang menyasar calon kepala daerah dan kebanyakan petahana.

“Fenomenanya adalah banyak incumbent yang terkena OTT, lalu dimana letak pemerintahan yang baik?” ujar Rektor Universitas Paramadina Prof. Firmanzah dalam sarasehan bertajuk ‘Menggenjot Daya Saing Untuk Kemakmuran Bangsa’ di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Firman menyebutkan fenomena tersebut tidak lain disebabkan oleh mahalnya biaya politik. Petahana yang memiliki segala kewenangan akhirnya menyalahgunakan fungsi jabatannya untuk mencari modal politik.

“Dengan biaya politik mahal, yang terjadi para incumbent ini berdasarkan data KPK adalah jual beli apapun itu namanya dengan pengusaha lokal sesuai dengan apa yang diinginkan pengusaha itu,” jelasnya.

Menurut Firman, transaksi politik itulah yang menjadi permasalahan selama ini. Transaksi politik, lanjut dia, jika tidak selesai, maka selamanya permasalahan yang sama akan terulang, bahwa pemerintah kita adalah hasil transaksi.

“Kalau permasalahan ini tidak selesai maka kita akan berputar di sini terus, ujungnya ya tiap Pilkada pasti transaksi untuk modal menang,” tukasnya.

To Top